Kabardedikan.com, Luwu – DPRD Luwu memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, terkait permintaan transparansi pengelolaan dan alokasi anggaran desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang musyawarah, Selasa, 6 Januari 2026.
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, yang hadir dalam rapat tersebut meminta agar setiap pendapat yang disampaikan tetap mengedepankan rasa kekeluargaan.
“Jangan karena masalah kecil kita saling terpecah. Dalam rapat ini kita berharap ada solusi yang bisa kita sepakati bersama,” kata dia.
Salah satu warga dalam rapat itu meminta DPRD agar Pemerintah Desa Kurrusumanga lebih transparan dalam pengelolaan dana desa beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, terdapat sejumlah kejanggalan pada program yang telah dijalankan.
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa poin tuntutan, di antaranya meminta laporan realisasi APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dokumen kegiatan desa, serta laporan realisasi fisik dan keuangan. Selain itu, masyarakat juga meminta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Desa Kurrusumanga, Megawati, menegaskan bahwa selama ini pemerintah desa telah menjalankan roda pemerintahan sesuai asas transparansi.
“Salah satu buktinya, kami memasang baliho realisasi dana desa di depan kantor desa setiap tahun, dan itu memang sesuai aturan. Adapun laporan pertanggungjawaban tidak bisa kami berikan begitu saja karena ada lembaga yang berwenang. Namun, jika memang ada aturan yang mengharuskan dibuka, kami tidak keberatan,” jelasnya.
Pihak Inspektorat yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa transparansi tidak selalu harus sampai pada ranah teknis kegiatan, karena ada batasan kewenangan terkait hal tersebut.
“Cukup pada saat program akan dilaksanakan, kepala desa mengundang perwakilan masyarakat untuk membahas program tahun anggaran berjalan, itu sudah masuk kategori transparansi. Pemasangan papan proyek juga bagian dari transparansi. Adapun laporan pertanggungjawaban memang diatur oleh ketentuan tertentu,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pelaporan Keuangan DPMD Luwu, Ningrat, mengungkapkan bahwa permintaan pembukaan dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran desa hanya bisa dilakukan saat ada pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atau Inspektorat.
“Adapun dokumen seperti realisasi tahunan, RAPBDes, RKPDes, dokumen kegiatan fisik, dan dokumen keuangan lainnya setiap tahun sebenarnya sudah ada dan dilaporkan setiap tahun,” tandasnya. (Jayanto)
