Kabardedikan.com, Luwu – Ratusan pegawai honorer di Kabupaten Luwu terancam kehilangan pekerjaan setelah tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan itu menyusul terbitnya Surat Edaran Bupati Luwu Nomor: 800/013/BKPSDM/I/2026.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Luwu itu disebutkan bahwa pegawai Non-ASN yang tidak masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu dinyatakan berakhir masa kerjanya pada Desember 2025. Pimpinan perangkat daerah dan unit kerja diminta tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian kerja terhitung mulai 1 Januari 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Luwu, Muhammad Arsyad, menjelaskan ada beberapa penyebab ratusan pegawai tersebut tidak lulus seleksi PPPK Paruh Waktu.
“Ada yang tidak ikut tes saat penerimaan PPPK Paruh Waktu, ada juga yang sempat berhenti sebagai honorer, serta ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta seleksi CPNS tidak bisa lagi mengikuti tes PPPK,” ujarnya, usai rapat bersama Komisi I DPRD Luwu, Kamis, 22 Januari 2026.
Arsyad mengungkapkan, jumlah pegawai honorer yang tidak terakomodasi tersebut mencapai hampir 300 orang. Pemerintah daerah, kata dia, saat ini masih berupaya agar mereka tetap dapat bekerja, meski tidak menutup kemungkinan sebagian harus dirumahkan.
“Kami akan melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya nanti akan menjadi dasar langkah selanjutnya,” katanya.
Dia menambahkan, untuk pegawai non-ASN di sejumlah perangkat daerah, masih dimungkinkan direkrut melalui skema tenaga Adidaya atau tenaga dasar, yang memang tidak diisi oleh ASN.
Sementara itu, terkait tenaga pendidik yang tidak lulus PPPK Paruh Waktu, Arsyad menjelaskan bahwa sejak 2021 sebenarnya telah ada aturan yang melarang pengangkatan pegawai Non-ASN. Namun, sejumlah sekolah tetap melakukan perekrutan.
“Akibatnya, mereka tidak terdata dalam sistem Sinona. Meski jumlahnya tidak banyak, rata-rata sudah terdaftar di Dapodik. Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait persoalan ini,” jelasnya.
Berbeda dengan pegawai honorer di RSUD Batara Guru. Meski terdapat larangan mempekerjakan honorer non-ASN, pihak rumah sakit masih dapat mempertahankan tenaga honorer karena telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, kekurangan pegawai dinilai akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan.
Hal serupa juga diupayakan bagi pegawai honorer di Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Luwu, dr. Rosnawary, menyebutkan bahwa 22 Puskesmas di Luwu sedang dalam proses pengurusan BLUD.
“Pengurusan BLUD untuk 22 Puskesmas tinggal menunggu proses di Bagian Hukum Setda Luwu,” pungkasnya. (Jayanto)
