Kabardedikan.com, Jakarta – Wakil Ketua II DPRD Luwu Andi Mammang menjelaskan hasil pertemuan audiensi Kemendagri bersama para pimpinan DPRD Luwu se-Luwu Raya di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Dia mengungkapkan bahwa salah satu aspek yang paling urgen dalam pemekaran Luwu Raya adalah kalkulasi ekonomi.
Dia mengatakan bahwa dalam hasil audiensi dengan Kemendagri yang diterima langsung oleh Wamendagri Bima Arya, menyarankan pembentukan Luwu Raya harus memantapkan perhitungan ekonomi.
“Sehingga pada saat moratorium dicabut maka usaha dan perjuangan Provinsi Luwu Raya bisa terealisasi,” katanya kepada Kabardedikan.com
Sebab kata dia, saat ini pengusulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) provinsi di Kemendagri sekitar 40 lebih dan ada kemungkinan CDOB Luwu Raya bisa diusulkan.
“Oleh karena itu, Kemendagri meminta agar kita memperkuat data kalkulasi ekonomi sehingga nantinya mempermudah CDOB kita terealisasi,” jelasnya.
Akbar Ali Direktur Politik Dalam Negeri (Ditjen Polpum) juga mantan Pj Wali Kota Parepare 2023–2024 sangat mendukung terkait aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Akbar Ali kata Andi Mammang, mengetahui persis potensi Luwu Raya yang sangat layak untuk membentuk Provinsi Luwu Raya, melihat potensi sumber daya alam dan jarak ke Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini Mendagri dan DPR RI tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Penataan Daerah (Desartada) dan Penataan Daerah Pemekaran (Petada) DOB. PP inilah yang akan menjadi dasar pemerintah untuk pembentukan daerah baru, mana yang bisa dimekarkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kalkulasi ekonomi sangat diperlukan sebelum PP ini terbit. (Jayanto)
