Kabardedikan.com, Luwu – Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD membuat sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan mereka akan dirumahkan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang wajib diterapkan paling lambat pada 2027.
Di sisi lain, belanja pegawai di Kabupaten Luwu saat ini mencapai sekitar 38,74 persen dari APBD 2026, atau kurang lebih Rp678 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian agar tidak berdampak pada nasib pegawai.
Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan sinyal akan membahas kemungkinan tersebut. Plt Sekda Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, Plt BKSDM Luwu, Muhammad Arsyad, menyatakan bahwa pemerintah belum membahas isu merumahan PPPK akibat tingginya belanja pegawai.
“Untuk Luwu belum ada pembahasan terkait merumahkan PPPK seperti isu yang bergulir di daerah lain, kecuali jika ada kebijakan lain dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain potensi perumahan PPPK, Pemerintah Kabupaten Luwu juga masih memiliki pekerjaan rumah terkait sekitar 300 pegawai yang belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu.
Bupati Luwu telah menerbitkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam skema PPPK paruh waktu akan berakhir masa kerjanya pada Desember 2025.
Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa pimpinan perangkat daerah dan unit kerja tidak diperkenankan melakukan perpanjangan kontrak kerja terhitung mulai 1 Januari 2026.
Meski demikian, DPRD Luwu telah membahas persoalan ini bersama sejumlah pimpinan OPD. Dalam rapat tersebut, disepakati agar pimpinan OPD mencari skema agar para pegawai non-PPPK paruh waktu tetap dapat bekerja.
Menanggapi kondisi tersebut, BKSDM Luwu mengungkapkan bahwa secara formal sudah tidak ada lagi tenaga honorer di perangkat daerah.
“Saat ini, yang ada adalah tenaga alih daya atau tenaga dasar. Sementara pada perangkat daerah berstatus BLUD, mereka disebut sebagai tenaga profesional, khususnya di sektor kesehatan,” jelas Arsyad.
Meski begitu, hingga saat ini belum diketahui bagaimana kebijakan masing-masing kepala OPD dalam menyikapi tenaga yang belum terakomodasi sebagai PPPK, terutama di Dinas Kesehatan dan Pendidikan Luwu.
Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi pada Senin, 30 Maret 2026. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari pihak terkait. (Jayanto)
