Kabardedikan.com, Luwu – Aksi penutupan akses jalan umum menuju site Awak Mas Project di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong kembali dipalang. Pemalangan itu diduga tidak terpenuhi permintaan tenaga kerja.
Sebenarnya, proses rekrutmen tenaga kerja Awak Mas Project telah dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk pemerintah daerah.
Jumlah tenaga kerja lokal yang diterima disebut sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Namun, pemalangan jalan masih dilakukan.
Dampaknya, ribuan pekerja kesulitan mengakses lokasi kerja, mengalami keterlambatan, hingga berimbas pada pemotongan penghasilan.
“Mereka tutup jalan, kami harus menunggu lama. Ini jalan milik pemerintah daerah. Sementara tuntutan mereka sebenarnya sudah diakomodir,” ungkap salah satu karyawan terhalang pada Minggu, 5 April 2026.
Selain para pekerja, aksi pemalangann juga menghambat distribusi logistik dan pasokan bahan bakar (fuel) menuju area operasional Awak Mas Project.
Ketua Asosiasi Buruh Tanah Luwu (ABTL), Zainuddin, mengecam keras aksi tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak lagi mencerminkan penyampaian aspirasi, melainkan telah mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.
Zainuddin menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, bersikap tegas dan tidak melakukan pembiaran terhadap aksi blokade yang telah mengganggu aktivitas masyarakat dan hak pekerja.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kalau tidak ada penertiban, ini bisa memicu gesekan antarwarga. Kami tidak ingin itu terjadi, tapi kondisi di lapangan sudah sangat merugikan banyak pihak,” tambahnya.
Di tengah tuntutan yang telah terjawab namun aksi masih terus berlangsung, muncul dugaan adanya motif lain di balik blokade tersebut.
“Aksi beginikan, masyarakat mulai mempertanyakan apakah aksi ini murni aspirasi atau justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu”.
Indikasi yang berkembang mengarah pada dugaan praktik jual beli jatah tenaga kerja dalam proses rekrutmen Awak Mas Project, di mana tekanan melalui blokade diduga digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Jalan umum tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk kepentingan pribadi,” pungkas Zainuddin.
Hingga saat ini, situasi masih memanas dan masyarakat menunggu langkah konkret aparat penegak hukum guna memastikan ketertiban serta mencegah potensi konflik yang lebih besar. (*)
