Kabardedikan.com, Luwu – Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang, mengkritik program IP 300 yang direncanakan Pemerintah Kabupaten. Ia menilai program panen tiga kali setahun itu tidak serius lantaran hanya mengandalkan bantuan bibit dari balai atau pemerintah pusat.
Menurut Summang, jika pemerintah benar-benar serius, seharusnya ada langkah konkret yang dilakukan, tidak hanya bergantung pada bantuan. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah penyediaan alat pengolahan sawah semi modern seperti kultivator.
“Faktanya, 90 persen alsintan (kultivator dan combine) yang digunakan petani, khususnya di Padang Subur dan Padang Sappa pada panen raya yang sedang berlangsung ini berasal dari Tanah Bugis,” ungkapnya.
Ia juga menilai ketidakseriusan pemerintah terlihat dari alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang masih sangat kecil. Tahun ini, kata dia, anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp500 juta dengan alasan efisiensi.
“Jika pemerintah serius, seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meletakkan anggaran minimal Rp30 hingga Rp50 miliar setiap tahunnya,” ujarnya.
Menurutnya, dengan anggaran tersebut pemerintah dapat mengadakan alsintan kultivator sebanyak 10 unit per tahun dengan harga sekitar Rp350 juta per unit, serta pengadaan combine sebanyak 10 unit per tahun dengan harga sekitar Rp650 juta per unit.
Selain itu, anggaran juga dapat digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi tani sekitar Rp10 miliar per tahun, pembangunan jaringan irigasi perpipaan Rp3 miliar per tahun, serta pembangunan dan pengadaan sumur air tanah berikut listrik masuk sawah sekitar Rp2 miliar per tahun.
Ia menambahkan, kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah pengadaan bibit unggul sekitar Rp2 miliar per tahun serta pembangunan atau peningkatan jalan tani maupun jalan produksi sekitar Rp3 miliar per tahun.
Menurut legislator Fraksi Demokrat tersebut, jika program IP 300 ingin dijalankan, maka pemerintah tidak hanya menyediakan alat pengolahan sawah, tetapi juga harus memastikan ketersediaan bibit, pembangunan jaringan irigasi, pompanisasi, serta pengadaan combine.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjaga harga gabah petani, seperti yang dilakukan di Sidrap, di mana harga diintervensi hingga mencapai Rp7.300 per kilogram.
“Untuk mendukung program IP 300, mestinya poin-poin tersebut menjadi prioritas dalam APBD setiap tahunnya. Namun faktanya tidak,” tandasnya. (Jayanto)
