Kabardedikan.com, Luwu – Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Luwu dinilai belum konsisten. Pasalnya, jumlah desa rawan pangan justru melonjak pada 2025 menjadi 64 desa, naik signifikan dibandingkan 2024 yang hanya 45 desa. Sedangkan tahun 2023 tercatat 51 desa.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Nursamsi, mengatakan lonjakan itu dipicu oleh dampak banjir bandang yang terjadi pada 2024.
“Jika dibandingkan dari tahun ke tahun memang naik signifikan karena adanya bencana banjir bandang di tahun 2024 dan kemudian dievaluasi di tahun 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 20 April 2026.
Meski demikian, ia mengakui intervensi wilayah rawan pangan hingga kini masih terbatas dan bersifat jangka menengah. Seperti penyaluran bantuan pangan tahun lalu di Desa Tobarru Kecamatan Latimojong. “Kita terkendala di anggaran,” akunya.
Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Luwu, terdapat tiga kategori wilayah rawan pangan, yakni Prioritas 1 (sangat rentan), Prioritas 2 (rentan), dan Prioritas 3 (agak rentan).
Pada 2025, tercatat sebanyak 10 desa atau 4,41 persen masuk kategori Prioritas 1. Sementara itu, 32 desa atau 14,10 persen berada pada Prioritas 2, dan 22 desa atau 9,69 persen masuk kategori Prioritas 3.
Masih Nursamsi menjelaskan, bahwa dirinya telah melakukan upaya untuk melakukan penanganan. Salah satunya kata dia adalah melakukan koordinasi lintas OPD. Sebab kerawanan pangan tidak hanya dipengaruhi satu sektor, bisa juga dipengaruhi faktor kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur.
“Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa OPD. Contohnya di Dinas Pertanian, apakah memungkinkan memberikan bantuan bibit kepada masyarakat agar wilayah tersebut bisa memproduksi pangan secara mandiri,” tandasnya.
Ia menambahkan, penanganan kerawanan pangan menjadi tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan anggaran serta perlunya intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Tahun ini, Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan mendirikan kios pangan di wilayah yang masuk kategori sangat rentan sebagai salah satu upaya intervensi. Namun, rencana tersebut hanya solusi jangka pendek. Perlu penanganan lebih menyentuh akar persoalan agar wilayah rawan pangan tidak terus meningkat. (Jayanto)
