Kabardedikan.com, Luwu — Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, mengkritik program bantuan bedah rumah yang bersumber dari APBD lantaran tidak mencerminkan nilai berkeadilan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di ruang Komisi III DPRD Luwu, Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Andi Mammang, bantuan bedah rumah selama ini lebih banyak menyasar wilayah dataran, sementara daerah pegunungan seperti Kecamatan Latimojong dan Bastem justru tidak tersentuh.
“Dari data yang ada, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, tidak ada satu pun titik bantuan di wilayah Latimojong dan Bastem. Di mana letak keadilan pembangunan seperti ini?” tegasnya.
Ia menduga data yang digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) hanya berdasarkan usulan, tanpa verifikasi kondisi riil di lapangan. Padahal, kata dia, masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
“Seharusnya pemerintah kabupaten bisa mengintervensi wilayah itu jika memang bantuan dari pusat atau provinsi tidak menjangkau. Di mana komitmen kita terhadap pemerataan pembangunan?” tanyanya.
Politisi Gerindra itu mengaku prihatin dengan tidak adanya alokasi bantuan untuk dua kecamatan tersebut, sementara di wilayah dataran terdapat lebih dari satu titik penerima.
“Saya tidak bermaksud mengintervensi, tetapi saya sedih melihat data penerima bantuan. Seolah-olah Latimojong dan Bastem sudah tidak memiliki RTLH,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kedua wilayah tersebut berhak mendapatkan perhatian yang sama, tanpa dibedakan karena kondisi geografisnya sebagai daerah pegunungan.
“Saya lihat dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dinas, tidak ada pembangunan di sana. Program bantuan seperti ini lagi-lagi tidak menyentuh dua wilayah tersebut,” tutupnya.
Informasi yang dihimpun media ini setidaknya bantuan bedah rumah di Kabupaten Luwu yang bersumber dari APBD sebanyak 11 unit, 10 unit dari provinsi dan 99 unit bersumber dari pusat. (Jayanto)
