Kabardedikan.com, Luwu — DPRD Luwu kembali menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik rekrutmen tenaga kerja welder PT DAVIDI Internasional sebagai vendor proyek tambang PT Masmindo Dwi Area (MDA) pada Senin, 25 Mei 2026.
Di tengah berkembangnya tuntutan agar tenaga kerja lokal mendapat prioritas, sejumlah pihak mengingatkan agar isu tersebut tidak bergeser dan menjadi kepentingan kelompok tertentu.
Salah satunya Ketua Jaringan Pemuda Peduli Masyarakat Luwu (JP2ML), Ismail Ishak mengatakan aspirasi tenaga kerja lokal merupakan hal yang wajar dalam setiap aktivitas investasi maupun industri yang masuk ke daerah.
“Kalau bicara tenaga kerja lokal, maka yang harus diprioritaskan adalah masyarakat Kabupaten Luwu sebagai daerah yang menerima dampak langsung aktivitas proyek. Jangan sampai isu ini bergeser menjadi ruang untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat sekitar proyek memiliki harapan besar terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi. Olehnya itu tenaga kerja lokal tidak diarahkan untuk kepentingan yang lebih sempit.
Ismail menambahkan, istilah tenaga kerja lokal tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan mekanisme yang jelas.
“Harus ada definisi yang tegas mengenai siapa yang diprioritaskan, bagaimana sistem perekrutannya berjalan, serta standar kompetensi yang digunakan,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan hasil penelusuran tim JP2ML di lapangan yang disebut menemukan bahwa tenaga kerja yang digunakan PT DAVIDI Internasional belum melibatkan pekerja asal Kabupaten Luwu.
Bahkan, kata dia, proses perekrutan disebut dilakukan di luar daerah sehingga tenaga kerja datang langsung untuk bekerja di lokasi proyek.
“Dari data yang dihimpun tim kami di lapangan, belum ditemukan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam rekrutmen tersebut. Tak ada satupun tenaga kerja asal Kabupaten Luwu yang bekerja di PT DAVIDI,” tegasnya.
Padahal pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan dan membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan pengawasan perekrutan tenaga kerja agar mengutamakan masyarakat lokal.
Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persepsi bahwa mekanisme yang dibangun pemerintah daerah belum berjalan optimal.
“Jangan sampai justru ada oknum-oknum orang dalam di vendor-vendor mencoba memperluas wilayah perekrutan di luar Kabupaten Luwu karena itu akan berdampak sosial dan akan berpotensi terjadinya konflik sosial,” tukasnya.
Ismail mengharapkan agar RDP yang akan digelar besok menjadi ruang dialog untuk mencari solusi bersama, bukan arena menunjukkan kekuatan kelompok.
Pembangunan dan investasi di daerah dinilai akan memberi manfaat lebih besar apabila kesempatan kerja dibuka secara transparan, adil, dan tidak didominasi kepentingan segelintir pihak. (*)
