Kabardedikan.com, Luwu — Komisi II DPRD Luwu menggelar rapat pembahasan Pansus Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Luwu bersama Dinas Pertanian dan Asisten II Pemkab Luwu Albaruddin A. Picunang di ruang rapat Komisi II DPRD Luwu, Selasa, 23 Mei 2023.
Salah satu anggota Komisi II DPRD Luwu, Nur Alam Tagan mengungkapkan, inti dari pembahasan Ranperda ini, bagaimana melindungi dan memberdayakan petani di Luwu termasuk di dalamnya sarana dan prasarananya.
“Intinya, Ranperda ini melindungi dan memberdayakan petani. Bagaimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab termasuk melindungi petani kita dari sisi harga dari tengkulak,” ujar Nur Alam usai menggelar rapat tersebut.
Dirinya menjelaskan, sejak dulu persolan petani di Luwu cukup kompleks; mula-mulanya dari penyediaan pupuk, bibit, terus dalam perkembangannya hama, namun peran pemerintah daerah sangat terbatas.
“Harusnya Pemerintah Daerah ikut campur di situ dan memang harus diperkuat aturan agar pemerintah daerah juga punya landasan hukum dalam memberikan bantuan untuk melindungi petani kita,” sebutnya.
Terlebih kata Nur Alam, ketika hasil petani melimpah banyak tengkulak masuk namun pemerintah daerah tidak bisa mengambil tindakan atau melindungi petani sebab tidak memiliki payung hukum untuk melakukan intervensi.
“Melalui Ranperda ini, petani betul-betul bisa merasakan hasilnya. Mulai dari persiapan lahan hingga hasil produksi, itu artinya pemerintah betul-betul masuk dan ikut dalam proses itu,” sebutnya.
Meski demikian Nur Alam tidak menampik peraturan ini seharusnya sudah ada sejak lama, pasalnya persoalan yang dihadapi petani sudah ada sejak lama pula. Olehnya itu DPRD Komisi II Luwu mengambil inisiatif untuk melakukan pembahasan Ranperda ini.
“Kita mengambil inisiatif ini. Harusnya memang Dinas Pertanian menginisiasi atau mengeluarkan produk ini. Tetapi mungkin karena persoalan teknis atau anggaran sehingga tidak dilakukan, makanya Ranperda ini inisiatif DPRD supaya perlindungan petani ini ada,” ucapnya.
Untuk memaksimalkan peraturan ini, Komisi II DPRD Luwu akan mengundang tim penyusun Ranperda untuk memantapkan peraturan tersebut. Selain itu anggota DPRD komisi II Luwu ini berencana akan melakukan studi tiru ke Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
“Benar, kita kesana untuk menambah referensi. Karena di sana, Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 telah membuat perda tersebut dan sudah diimplementasikan.”
“Sehingga bisa menambah referensi teman-teman di pansus nanti. Memperdalam dan menyempurnakan kajian Ranperda kita, karena kita harus mengambil sampel daerah yang sudah melaksanakan dan pencapaiannya bagus di bidang pertanian,” pungkas Nur Alam. (JAYANTO)
