Kabardedikan.com, Luwu — Pertengahan Bulan ramadhan lalu, Bupati Luwu Basmin Mattayang kedatangan tamu. Tamu itu Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani. Kedatangan Rita itu untuk menyerahkan secara simbolik Dana Anggaran Khusus atau DAK non fisik BOKB untuk BKKBN Luwu sebesar 6,7 M tahun 2023.
Ditengah sesi pertemuan itu, Bupati Basmin mengungkapkan, selama ini dirinya tidak mengetahui ada anggaran DAK non fisik Belanja Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk BKKBN Luwu sebesar 6 miliar lebih pada tahun 2022. Basmin menyatakan bahwa dirinya belum menerima laporan terkait anggaran tersebut.
“Di Luwu ada tidak?. Saya jujur saja, saya belum ada laporan dari Pak Kadis jika ada anggaran DAK untuk KB,” tanyanya kepada Ibu Rita seraya heran bagaimana bisa anggaran sebesar itu tidak sampai kepadanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel itu menjawab dan menjelaskan anggaran tersebut termasuk ihwal pengunaannya. Basmin menimpali,”Saya jujur aja, bayangkan dana segitu saya tidak tahu,” kata Basmin dalam rekaman suara diterima redaksi Kabardedikan.
Menanggapi itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Luwu, Husain, mengakui bahwa anggaran tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bupati dan dana itu langsung ditransfer ke Dinas Keuangan (BPKAD) Luwu, terlebih dirinya tidak ada perintah untuk melaporkan dana tersebut.
Namun dirinya mengakui jika Bupati Luwu memang tidak mengetahui dana itu. Sebab kata dia, tujuan Kaper BKKBN Provinsi Sulsel bertandang ke sejumlah daerah Luwu raya untuk memberi tahu kepada Kepala Daerah terkait anggaran itu sekaligus menyerahkan langsung secara simbolik.
“Masalah dana dari pusat ini memang Bupati/Walikota tidak tahu. Karena sudah banyak informasi yang didengar Ibu Kaper sehingga turun menyampaikan secara administrasi,” kata Husain saat dikonfirmasi di ruangannya, Senin, 8 Mei 2023.
Musabab Husain tidak melaporkan anggaran itu kepada pimpinannya, karena menurutnya dana dari pusat itu langsung ditransfer ke Dinas Keuangan (BPKAD) Luwu.” Jadi itulah kami tidak laporkan, seandainya dana itu masuk ke dinas kami, kami pasti laporkan bahwa ada dana begini,” ujar Husain.
Husain mengatakan, persoalan ini hanya miskomunikasi dengan pimpinannya, terlebih dirinya menyakini anggaran tersebut telah dipergunakan sebaik-baiknya dan tidak menyalahi aturan atau petunjuk teknis dana tersebut.
“Makanya ada orang curiga kemana ini dana, padahal itu dana kita tetap pertanggung jawabkan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga sudah mengauditnya tetapi selama ini tidak ada temuan,” katanya.
Basmin Mattayang juga mengamini, jika hal ini hanya persoalan miskomunikasi. Dirinya mengakui baru mengetahui anggaran itu setelah Rita Kaper BKKBN Sulsel bertandang ke kantornya.
Namun dirinya tidak mengetahui secara detail sejak kapan anggaran tersebut ada di Kabupaten Luwu. Apakah sudah ada selama kepimpinan atau baru tahun kemarin. Meski Husain kepada kami mengungkapkan, anggaran tersebut sudah ada sejak lama.
“Saya jujur, baru tahu setalah ada ibu Rita menyampaikan. Saya tidak banyak tanya apakah setiap tahun ada atau baru tahun ini,” ungkapnya dikonfirmasi kembali, usai melepas petugas Sensus Pertanian di halaman kantor Bupati, Rabu, 31 Mei 2023.
Dirinya juga baru tahu, anggaran itu merupakan dana transfer atau dana yang transit dari pusat ke daerah untuk dikelola BKKBN Luwu.” Jadi dana itu dari pusat (APBN) bukan kita punya (APBD). Dana itu untuk insentif para penyuluh KB sekitar 1013 orang dan seluruh kegiatannya,” katanya.
Kendati demikian, Basmin menyayangkan Pihak BKKBN Luwu tidak menyampaikan anggaran tersebut kepada dirinya, sedari dulu Bupati dua periode ini sudah menyampaikan seluruh bawahannya agar melaporkan sekecil apapun aktivitas dana mau lewat atau tidak. “Jadilah inilah knowledge buat para kadis-kadis agar dana-dana seperti itu harus dilapor.”
Merujuk peristiwa ini, Basmin menampik sistem tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu kurang baik. Baginya, dana tersebut jelas peruntukannya. Dirinya kembali menjelaskan kejadian ini hanya miskomunikasi.
“SKPD kita semua bekerja baik, maksimal, tidak ada yang kurang. Ini bukan masalah penyalahagunaan kewenangan, hanya miss saja,” tandas Bupati dua periode ini.(JAYANTO)
