Kabardedikan.com, Luwu – 13 Kepala Desa aktif di Luwu, maju sebagai bakal calon legislatif di sejumlah partai politik hingga saat ini belum menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Bupati.
Padahal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023, kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa harus mengundurkan diri.
Meski sejumlah kepala desa telah mengajukan surat pengunduran diri, namun surat tersebut hanya kelengkapan berkas pendaftaran Bacaleg.
Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Luwu menggelar rapat dengar pendapat terkait aturan pemberhentian kepala desa yang ikut dalam Pemilihan Legislatif nanti.
Usai rapat, Andi Muharrir Ketua Komisi I DPRD Luwu kepada Kabardedikan mengatakan, 13 kepala desa yang maju Caleg telah mengajukan surat pengunduran diri, namum surat tersebut belum lengkap sebab surat itu hanya kelengkapan pendaftaran.
“Baru mengundurkan diri belum lengkap sebelum ada SK Pemberhentian dari Bupati. Namun sekalipun sudah ada pengunduran diri berarti tidak boleh lagi menerima haknya sebagai kepala desa seharusnya,” ucap Andi Muharrir, di ruangan Komisi, Senin 5 Mei 2023.
Namun dirinya mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke DPMD Provinsi untuk berdiskusi terkait aturan bagi Kepala Desa yang maju sebagai Caleg.
Di tempat lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Kasmaruddin mengatakan, Kepala Desa yang ikut dalam Pileg nanti sepanjang belum menerima SK Bupati, mereka tetap memiliki hak menjalankan pemerintahannya.
“Kecuali kalau sudah ada SK Bupati, mereka sudah tidak boleh melakukan kegiatan selaku kepala desa seperti melakukan tanda tangan dan sebagainya sebagai kepala desa,” ujar Kasmaruddin di ruangannya, Kamis, 8 Juni 2023.
Meski begitu, dirinya menambahkan, dalam waktu dekat seminggu atau dua minggu lagi SK tersebut akan terbit. DPMD Luwu tengah memproses SK itu ke Kabag Hukum Setda Luwu.
“Kita sementara proses SK pemberhentian mereka melalui Kabag Hukum sambil menunggu Bupati bagaimana penyelesaiannya. Insyaallah dalam waktu dekat,” ujarnya.
Selain SK pemberhentian para Kades yang maju sebagai caleg tersebut, kursi kepimpinan para Kades akan diisi para Pelaksana Tugas atau Plt
Kadis DPMD Luwu menjelaskan jika SK Pemberhentian para Kades dan Plt akan keluar secara bersamaan, adapun siapa yang menjadi Plt Kades nantinya hak prerogatif Bupati.
“Insyaallah kita upayakan secepatnya sebab inikan proses penyerapan anggaran untuk tahap ke dua harus sudah ada Plt di situ,” pungkasnya. (JAYANTO)
