Kabardedikan.com, Luwu–Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah persoalan pada proyek pekerjaan Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Luwu pada tahun 2022. Tiga proyek pada tahun itu kekurangan volume sehingga merugikan negara ratusan Juta.
Ketiga Proyek itu ialah, Ruas Jalan Rumaju – Saga Kecamatan Bajo. Ruas Parekaju – Tampumia Kecamatan Ponrang dan Ruas Sampeang – Tallabulawang. BPK menyatakan, ketiga pekerjaan tersebut kekurangan volume sebesar Rp 545 Juta lebih.
Temuan tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP tahun 2023 yang telah diterima Bupati Luwu beberapa waktu lalu. Pihak rekanan diberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk melunasi temuan BPK itu.
Dalam LHP itu, BPK merekomendasikan Bupati melalui Kepala Dinas untuk memerintahkan PPK proyek memungut kerugian negara ke pihak rekanan selama batas waktu ditentukan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Luwu saat dikonfirmasi mengklaim seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Akan tetapi BPK masih menemukan kekurangan penyetoran hampir Rp 296 juta.
“Seingat saya sudah semua (ditindaklanjuti). Tahun ini ada yang belum terbayar karena ada sanggahan masuk ke BPK terkait jumlah yang belum,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, 20 Juli 2023.
Selain tiga proyek tersebut, BPK juga masih memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti proyek tahun 2021— pekerjaan Lindajang-Salubuah sebesar Rp 371 Juta lebih. Proyek tersebut sebelumnya menjadi temuan BPK pada LHP tahun lalu.
Masih Ikhsan Asaad saat dikonfirmasi terkait temuan itu mengatakan, “Kalau Lindajang coba cek ulang di PPKnya,” kata Ikhsan.
Sejurus itu, Usdin Sekretaris Dinas PUTR Luwu ini mengatakan kepada kami jika temuan BPK pada tahun 2021 seluruhnya telah ditindaklanjuti. Meski dari data yang kami konfirmasi dari pihak Inspektorat masih terdapat sisa pembayaran Rp 150 Jutaan pada pekerjaan Lindajang-Salubuah.
“Untuk Temuan BPK Tahun 2021, semua sudah dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh BPK,” kata Usdin dalam keterangannya, Sabtu, 22 Juli 2023.
“Iye sudah lunas termasuk Ruas Lindajang – Salubuah, bukti setornya sudah saya kirimkan ke Inspektorat,” sambungnya.
Usdin juga mengungkapkan ketiga proyek tersebut yang menjadi temuan BPK tahun ini dengan total temuan sebesar Rp 296 juta itu belum ditindaklanjuti, sebab pihak rekanan melakukan sanggahan ke pihak BPK.
“Belum ditindak lanjuti oleh rekanan karena rekanan melakukan sanggahan ke BPK, tapi sampai sekarang balasan dari surat sanggahannya belum dibalas oleh BPK,” sebutnya.
Di tempat berbeda, Inspektur Luwu melalui Auditornya Muhlis kepada kami menyampaikan, Inspektorat kerap mengingatkan kepada OPD yang memiliki sangkutan terhadap BPK termasuk PUTR Luwu untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK. Kendati demikian dalam prosesnya, masih ada saja temuan belum seluruhnya ditindaklanjuti.
“Temuan Proyek (PUTR) yang 500 juta itu masih ada sisa pembayarannya hampir Rp 300 juta. Kalau temuan proyek (PUTR) Rp 371 juta itu sudah dibayar Rp 150 juta-an,” kata Muhlis saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis, 20 Juli 2023.
Dirinya juga mengatakan, pihaknya terus meminta kepada Dinas terkait untuk segera menyelesaikan seluruh temuan BPK tersebut agar dana itu bisa kembali pada Kas Daerah. Dirinya juga mengatakan, rekanan yang tidak menindaklanjuti temuan BPK akan dilimpahkan dalam sidang TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).
Sebelumnya Pemda Luwu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-8 kalinya. Meski demikian setiap daerah yang menerima WTP tidak ada jaminan tidak memiliki temuan. Terlebih beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyampaikan, WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan melainkan kewajiban seluruh jajaran pemerintahan menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. (Jayanto)
——————————
*Berita ini telah dikoreksi, pada 22 Juli 2023, dengan menambahkan komentar Usdin selaku PPK salah satu proyek yang menjadi temuan BPK, sekaligus Sekretaris Dinas PUTR Luwu
