Pemprov Sulsel Rakor Cegah Gangguan Kamtibmas

Kabardedikan.com, Makassar —Penjabat Sekertaris Daerah atau PJ Sekda Pemprov Sulsel Andi Darmawan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu, 26 Juli 2023. Rapat itu membahas pencegahan unjuk rasa anarkis dan perkelahian antar kelompok.

Andi Darmawan menjelaskan, unjuk rasa yang sering terjadi di Kota Makassar memberikan citra kurang baik sebab aktivitas seperti seperti penutupan jalan, membakar ban dan melakukan aksi anarkis memberikan dampak terganggunya ketertiban umum.

“Selain itu maraknya perkelahian antar kelompok juga sering terjadi sehingga mengakibatkan adanya rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, dirinya mengungkapkan sebagai upaya menyatukan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan.

  Bakal Meriah, Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia akan Dirangkaikan Hari Jadi Sulsel

“Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah amanah yang diberikan negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Oleh sebab itu, perlu diadakan pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombespol Mokhammad Najib, dalam sambutannya melaporkan situasi Kamtibmas di Sulawesi Selatan fluktuatif, namun secara keseluruhan banyak perubahan yang lebih baik.

“Alhamdulillah di tahun ini terjadi peningkatan yang lebih kondusif. Konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan,” ujarnya.

Dengan demikian, Najib menilai kegiatan ini sebagai langkah yang tepat untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan, terutama dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang.

  Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pj Sekprov Minta Berinovasi

Dirinya juga menuturkan, mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen keamanan yang komprehensif dengan menggerakkan segala sumber daya yang ada dengan memperkokoh sinergitas dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan keamanan lainnya.

Hal yang sama disampaikan, Asintel Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Infantri Enjang. Kata dia, perkelahian antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang terjadi di Sulawesi Selatan dari Januari hingga Juli tahun ini jumlahnya cukup tinggi.

“Ada dalam data kami dari bulan Januari hingga bulan ini perkelahian antar kelompok yang terjadi di Sulawesi Selatan hampir 67 kali kejadian. Itu tersebar di beberapa kabupaten baik di Makassar maupun wilayah-wilayah lainnya,” ungkapnya.

“Kemudian untuk unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis serta unjuk rasa lainnya dari bulan Januari sampai bulan Juli itu tercatat sekitar 651 kegiatan unjuk rasa yang terjadi,” jelasnya.

  Balas Kunjungan Gubernur Khofifah, Andi Sudirman Sulaiman Bertandang ke Jatim

Oleh sebab itu, Enjang mengaku kegiatan yang digelar ini sangat bagus dan tepat untuk mencegah dan meminimalisir unjuk rasa yang mengarah kepada anarkis maupun perkelahian antar kelompok. (*)

Penulis: Humas Pemprov SulselEditor: Jayanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

deposit 10 bonus 10

garansi kekalahan 100

slot vietnam

depo 50 bonus 50

https://parfumschristianblanc.com/

https://www.barplate.com/wp-includes/js/qris/

https://hotmusic507.org/