Kabardedikan.com, Soppeng —Hari Ulang Tahun atau HUT Kementerian Hukum dan HAM ke 78 digelar dalam bentuk penyuluhan hukum di beberapa tempat, salah satunya di Kabupaten Soppeng. Kegiatan itu digelar di ruang pola Kantor Bupati Soppeng Rabu 2 Agustus 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di semua Kanwil Kemenkumham se Provinsi dan perwakilan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, di Sulawesi Selatan 4 organisasi pemberi bantuan hukum yang menjadi pelaksana penyuluhan.
Di Kabupaten Soppeng LBH Cita Keadaan dipercayakan menggelar kegiatan tersebut. Penyuluhan hukum ini mengangkat tema “Arah Baru UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana”.
Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng Andi Salahuddin, SH, MH mengatakan kitab UU No. 1 tahun 2023 penting disosialisasikan, sebab regulasi yang lama dilahirkan sejak tahun 1981.
“Masih merupakan produk kolonial, yang justru menguntungkan penjajah pada waktu itu,” kata Kajari Watansoppeng.
Dirinya lebih lanjut mengungkapkan jika berbagi pasal yang dibuat jaman itu untuk melindungi diri mereka.
“Pasal perzinaan contohnya. Untuk dapat dikatakan perzinahan maka unsurnya adalah salah satu pihak telah terikat perkawinan, sehingga hubungan lain jenis di luar pernikahan dianggap bukan zina,” ujarnya.
“Namun bersyukurlah kita dengan kehadiran undang undang pidana yang baru yang lebih modern yang salah satu pemikirnya adalah orang Sulsel bernama Prof. Dr. Andi Hamzah,” tandas Kajari. Seraya mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mengganggarkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Sementara itu wakil bupati Soppeng Ir. Luthfi Halide dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng dalam kegiatan itu. “Semoga para peserta (Lurah/ Kepala Desa) diberikan masukan dalam pencegahan tindak pidana,” pintanya. Yang dimana sasaran penyuluhan ini memang diperuntukkan Kepala Desa/Lurah dan Masyarakat sadar hukum.
Sejurus itu, Abdul Rasyid SH pemateri penyuluhan ini mengatakan undang-undang pidana baru ini dapat dilihat dari perumusan pasal yang tidak berbau produk kolonial lagi.
“Terjadi harmonisasi dan pendemokrasian dimana muatan materi selain mengadopsi aturan lama yang masih relevan juga menyinkronkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Selain dari itu kata dia, produk hukum yang baru ini mencoba mengakomodir nilai hukum yang berkembang di masyarakat (living law).
Setelah pemaparan materi itu berlanjut diskusi yang cukup alot, 5 penanya yakni Hasse Tangsi (kepala desa Parenring), Amri (Kepala Desa lompulle), Rusmin (kelurahan batu batu), pemberdayaan perempuan, dan, Anwar ( Kepala desa Barang).
Kegiatan berakhir berjalan lancar sampai pukul 11.30.
Kegiatan tersebut dihadir juga Dandim 1423, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Watansoppeng, Perwakilan Pengadilan Agama, Rutan Kelas IIA Soppeng, Ketua Apdesi Kabupaten Soppeng Jumaldi Bakri, Sos, Lurah dan Kepala Desa serta undangan lainnya. (Angga)