Kabardedikan.com, Luwu —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu menggelar rapat paripurna rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2023 dan laporan pembahasan anggaran sementara tahun 2024 di ruang sidang Paripurna DPRD Luwu, Kamis, 10 Agustus 2023.
Zulkifli wakil ketua II DPRD Luwu mewakili Ketua DPRD Luwu membacakan laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Luwu terhadap KUA — PPAS 2023: perubahan tahun anggaran 2023 secara umum direncanakan sebesar Rp 1, 5 Triliun lebih, meningkat sebesar Rp 119 Miliar atau 5,06 persen dibandingkan APBD Pokok tahun anggaran sebesar Rp 1, 4 Triliun.
“Struktur pendapatan daerah pada APBD perubahan ini bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 172 Miliar, Pendapatan transfer sebesar Rp 1, 3 Triliun lebih, dan Pendapatan sah sebesar Rp 42 miliar,” ungkap Zulkifli.
Sementara laporan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Luwu menetapkan beberapa rencana kerja prioritas.
“Program prioritas tahun 2024 ialah Program Pembangunan Manusia, Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis:, Program Penurunan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, Program Perbaikan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman Program Pelestarian Lingkungan Hidup Serta Pencegahan Bencana,” kata Zulkifli.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Pokok 2024, Zulkifli mengatakan agar visi-misi Bupati Luwu perlu diselesaikan sebab masih banyak yang belum terlaksana. Selain itu, perencanaan poros jalan Batistanduk – Rante Damai kurang lebih 1 Km dilanjutkan.
“Jalan Tanete – Pangngali dilanjutkan, Jalan poros Baranmamase dan Tombang kurang lebih 2,5 Km dianggarkan, pengaspalan di desa Batusirring dan Parekaju-Tampumia dianggarkan kembali,” ungkap Zulkifli serta “Rehabilitasi Sekretariat DPRD pada tahun depan perlu dianggarkan”.
Ia juga meminta agar OPD yang mengolah PAD secara transparan dan akuntabel dan meminta Pemerintah Daerah untuk tetap komitmen terhadap pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan serta tuntas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ahyar Kasim Asisten 1 Pemkab Luwu mewakili Bupati mengatakan, kesepakatan bersama ini menunjukkan kerja sama, sinergitas, dan komitmen pemerintah daerah dan anggota Dewan mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan ini mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, yaitu pembangunan kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahyar.
Dia menyampaikan agar hal-hal terkait kebijakan umum dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 dapat dikomunikasikan langsung kepada perangkat daerah terkait.
“Kami berharap agar dewan terhormat agar menyediakan waktu untuk melaksanakan pembahasan APBD perubahan tahun 2023 agar semua kegiatan segera terlaksana sesuai jadwal,” tandas Ahyar . (Jayanto)
