Kabardedikan.com, Luwu —Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Luwu salah satu tantangan berat pemerintahan Basmin Mattayang di sisa jabatanya. Terlebih lagi, program pengentasan kemiskinan ekstrem ini telah menjadi prioritas rencana kerja pemerintah pusat tahun 2024.
Kabupaten Luwu menduduki peringkat keempat dalam daftar lima kabupaten termiskin di provinsi Sulawesi Selatan. Luwu berada urutan ke 4 setelah Pangkep, Jeneponto dan Luwu Utara. Angka kemiskinan di Luwu mencapai 12,49 persen atau sekitar 46.500 jiwa.
Presiden Joko Widodo menargetkan, angka kemiskinan ekstrem di tanah air mendekati nol persen pada tahun 2024. Target tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kehadiran Inpres itu, Presiden Jokowi meminta semua kementerian/lembaga termasuk Pemerintah Kabupaten merumuskan program pengentasan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
Mau tak mau pemerintah perlu strategi untuk pengentasan kemiskinan di Luwu sebagaimana arahan Kemenko PMK RI (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) dalam Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Sekarang lebih spesifik data yang digunakan yaitu data P3KE dari Kementerian. Data tersebut gabungan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ini menjadi patokan dari Kemenko PMK kemudian di validasi ulang,” ujar Erwin Fitri, Bidang Pemerintahan Bapeda Luwu .
Dirinya menyebutkan, Bapeda Luwu juga sudah melakukan rekonfirmasi data tersebut ke desa desa. Data itu kata dia sudah diterimanya di pertengahan tahun 2022 artinya sudah bisa berjalan di tahun 2023 dan 2024. “Kita fokus di data itu (P3KE) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Luwu telah menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda Luwu Muhammad Arsal mengatakan sedang melaksanakan program itu di 5 desa.
“Desa itu adalah Desa Pongko di Kecamatan Walenrang Utara, Desa Puty di Kecamatan Bua, Desa Buntu Kamiri dan Kelurahan Padang Sappa di Kecamatan Ponrang, serta Kelurahan Larompong di Kecamatan Larompong. Dari program itu, sekitar 20 kelompok keluarga atau KK akan diberikan bantuan program usaha yang akan mereka kelola secara berkelanjutan,” ujarnya dikutip Tribun Timur, 21 Agustus 2023.
Selain Pemerintah Daerah — Pemerintah Desa juga turut berkontribusi mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui dana desa maksimal 25 persen. Selain itu juga menurut informasi, Pemerintah Sulsel juga telah menurunkan dana hibah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.
Erwin Fitri melanjutkan, selama ini program pemerintah daerah melalui OPD pro pengentasan kemiskinan secara tidak langsung. seperti Dinas Pertanian bantuan alat pertanian, pemberantasan buta huruf atau paket ujian di Dinas Pendidikan dan sejumlah OPD lain.
Selain peran Pemerintah Daerah, masyarakat juga turut berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di Luwu, sebab data Kemiskinan bisa berkurang jika masyarakat memiliki kesadaran yang telah merasa mampu atau tidak layak menerima bantuan lagi.
“Kalau menurut data masyarakat miskin di DTKS itu cukup besar, 276 ribu jiwa. Agak susah memang keluar dari zona itu,” kata Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial. Warga yang terdaftar dalam DTKS itu, merupakan masyarakat yang menerima bantuan berupa PKH, BNPT dan bantuan bantuan lain dari APBN.
Sebenarnya redaksi Kabardedikan ingin mengetahui lebih jauh langkah konkrit yang diambil Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penghapusan Kemiskinan ekstrim ini kepada Bupati Basmin, Sayangnya Bupati Luwu tidak sempat menjawab pertanyaan kami. “Jangan ganggu dulu,” kata dia saat dikonfirmasi usai upacara 17 Agustus 2023 di Tribun lapangan Andi Djemma.
Pihak Badan Pusat Statistik atau BPS Luwu sendiri mengungkapkan, angka kemiskinan di Luwu cenderung berkurang meski presentase tetap di angka 12 persen namun jumlah penduduk di Kabupaten Luwu meningkat.
” Tahun 2022 angka kemiskinan di Luwu berada pada 12,49 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 12,59 persen,” ucap Andi Febiola pegawai menangani Data Kemiskinannya di BPS.
Persoalan sosial ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Luwu. Selain keluar dari kabupaten termiskin di Provinsi Sulsel juga langkah pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. (Jayanto)
