Kabardedikan.com, Lutra —Pemerintah Daerah Luwu Utara bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada non ASN, perangkat desa, BPD, pekerja keagamaan, dan 1.666 nelayan. Hingga bulan Agustus santunan yang tersalurkan telah mencapai Rp 1.769.702.520.
Santunan jaminan yang telah diserahkan per Januari hingga Agustus tahun ini ialah jaminan kematian sebesar Rp. 1.344.000.000, kecelakaan kerja Rp. 150.149.260, pensiun Rp. 187.053.260, dan beasiswa pendidikan Rp. 88.500.000.
“Pemda akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan jaminan sosial yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, salah satunya melalui jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Luwu Utara,” kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat memimpin Rakor Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Command Center, Rabu 6 September 2023.
Rakor ini menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa.
“Pertemuan ini sangat penting untuk diikuti dan disikapi secara serius guna membangun koordinasi dan sinergitas yang baik dalam upaya melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara,” tuturnya.
Melalui program ini sebut Indah, Pemda mendorong program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Pada pertemuan tersebut, telah dibentuk susunan tim pelaksana pengawasan dan pengendalian kepesertaan program Jamsostek tingkat Kabupaten Luwu Utara. IDP mengimbau seluruh perangkat daerah agar segera melengkapi data yang diperlukan.
”Banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat kita melalui program ini, jadi saya minta untuk sesegera mungkin melengkapi datanya. Jangan menunda-nunda. Mohon kerja samanya, karena keberhasilan program ini tentu tidak terlepas dari upaya kita semua,” pungkas Indah.
Diketahui rakor tersebut dihadiri Pimpinan BPJS ketenagakerjaan KCP Masamba, perwakilan Kejaksaan Negeri Luwu Utara serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. (*)
