Kabardedikan.com, Luwu —Badan Pengatur Hilir Minyak Gas dan Bumi atau BPH Migas yang berkedudukan di Makassar, Romi mengatakan akan melakukan kroscek terhadap SPBU Lanipa atas dugaan Pungli yang terjadi di sana beberapa waktu lalu.
“Secepatnya akan dikroscek dulu oleh team ritel yang ada di lapangan. Kan ada memang team ritel yang sehari-harinya mengkroscek dan monitoring SPBU dan ELPIJI yang ada di seluruh Sulawesi. Apakah kebenarannya memang seperti itu atau tidak dari manager SPBU-nya, ” ungkap Romi kepada Wartawan saat dikonfirmasi, Senin, 12 September 2023.
Romi menyampaikan belum mengetahui secara pasti ada pungutan liar sebesar Rp 5.000 per jerigen kepada masyarakat petani atau nelayan saat mengisi di Pertamina bernomor 74.919.27 itu.
“Kami konfirmasi dulu kepada teman-teman team ritel apakah kejadiannya memang seperti itu, nanti akan disampaikan ke teman-teman media realitanya,” ucapnya. Seraya memastikan tindakan pungli itu tidak dibenarkan. “Kalau itu ketahuan pasti kena sanksi,” jelas Romi.
Romi menyebutkan pembelian BBM subsidi sudah diatur dalam peraturan presiden tahun 2014 tentang pendistribusian dan harga jual eceran BBM khusus petani atau nelayan.
Dalam Perpers itu kata dia, nelayan dan petani masih diperbolehkan pembelian dengan menggunakan jerigen karena memang letak lokasinya tidak ada SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) yang wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait.
Sementara itu, Sulaiman Ishak Anggota DPRD Luwu Komisi II angkat suara atas peristiwa menyita perhatian publik ini. Dirinya mengatakan akan memanggil pihak SPBU Lanipa terkait penghentian layanan kepada masyarakat petani dan nelayan meski memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas.
“Kami kira persoalan ini cukup serius maka dari itu, Komisi II akan memanggil (hearing) pekan depan,” ucap Sulaiman Ishak saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa, 12 September 2023.
Sulaiman menjelaskan, aturan dari pertamina terhdap SPBU itu jelas terkait pelayanan konsumen. “Kami juga berharap agar teman-teman wartawan mengawal masalah ini di lapangan,” pungkasnya.
Selain memanggil pihak SPBU Lanipa, Komisi II juga akan memanggil pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Palopo dan Pengelola SPBU Mario, SPBU Belopa, serta SPBU Bonepute. (*)
