Kabardedikan.com, Luwu —Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Perdagangan akan mengadukan SPBU Lanipa lantaran menolak layani pengisian jerigen beberapa warga petani dan nelayan Desa Bassiang Timur meski memiliki surat bercode resmi dari Pemerintah Daerah.
Rahman Mandaria Kepala Dinas Perdagangan Luwu mengatakan, akan bersurat ke pihak Pertamina tembusan ke BPH Migas ikhwal penolakan petani dan nelayan yang terjadi di SPBU bernomor 74.919.27 di Lanipa Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.
“Saya sudah telepon managernya dan memang sepertinya dia ngotot sehingga kami akan melayangkan surat ke pihak pertamina akan kita tembuskan ke BPH Migas bahkan sampai ke pusat, “ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 11 September 2023.
Sementara itu salah satu warga Desa Bassiang Timur mengungkapkan, dirinya mendapatkan penolakan pengisian sebab berita dugaan pungli di SPBU tersebut tersiar di berbagai media.
“Saya tadi pagi pergi mau ambil pertalite di SPBU Lanipa tapi ditolak oleh petugasnya, biarpun ada surat, katanya managernya bilang sebelum wartawan yang bikin beritanya pergi minta maaf maka tidak ada nelayan dan petani dilayani meski menggunakan surat,” ungkapnya.
Dirinya juga menjelaskannya, Abe Maneger SPBU Lanipa meminta agar wartawan yang membuat berita terkait dugaan pungli itu meminta maaf pada dirinya. Sumber ini juga menyebutkan, jika permintaan itu tidak diindahkan maka selamanya warga petani, nelayan warga Desa Bassiang Timur tidak akan dilayani.
Sebelumnya, Maneger SPBU ini telah melontarkan aksi penolakan pengisian bagi warga petani, nelayan Desa Bassiang Timur, “Saya akan tolak warga yang akan datang, biarpun bawa surat rekomendasi dari pemerintah,” ungkap dia kepada jurnalis yang mengkonfirmasi kepada dirinya.
Diberitakan sebelumnya, salah satu karyawan SPBU Lanipa diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap nelayan dan petani yang hendak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dari pengakuan beberapa nelayan dari Bassiang dan Bassiang timur yang enggan disebutkan namanya itu mengaku dipaksa membayar biaya pengisian jerigen sebesar Rp 5000, meski telah menunjukkan surat resmi dari Dinas terkait.
Biaya tambahan itu dimintai saat dirinya melakukan pengisian BBM menggunakan QR Code. “Dia meminta biaya pengisian dan katanya itu adalah peraturan SPBU Lanipa kalau setiap jerigen harus bayar Rp 5000,” katanya, 9 September 2023.
Meski warga menolak membayar namun pihak SPBU tetap memotong pada jumlah pengisian yang seharusnya Rp 350.000 menjadi Rp 345.000.“ Saya isi ini Rp 345.000 bukan Rp 350.000 karena biaya pengisian Rp 5000 per-jergen,” kata oknum karyawan SPBU itu.
Disela kejadian tersebut, ada pengakuan konsumen yang lain mengakui dia selalu bayar pengisian Rp 5000 setiap jerigen meski memakai surat dari Dinas Perikanan atau QR Code.
“Dibayar memang, saya kalau setiap mengisika selalu ku bayar biaya pengisiannya,” ungkapnya.
Karyawan SPBU Lanipa yang dikonfirmasi mengatakan bahwa semua SPBU menerapkan peraturan tersebut, dimana setiap pengisian BBM dikenakan biaya Rp5 Ribu perjerigennya.
“Tidak kita taukah semua SPBU begitu peraturannya, setiap jerigennya dibayar begitu, ” jelasnya dengan nada tinggi.
Sementara Manager SPBU Lanipa, Abe, yang dikonfirmasi via Whatsapp mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur bahwa setiap pengisian ada patokan dikenakan biaya pengisian Rp 5000 perjerigen.
“Kami tidak pernah mematok harga pengisian, tergantung dari yang mengisi mau kasi atau tidak,” jelas Abe.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Rahman Mandaria. Dirinya juga tidak membenarkan adanya regulasi yang mengatur penambahan biaya selain biaya jumlah takaran pembelian BBM.
“Selama ini saya tidak pernah mendengar aturan tersebut,” kata saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp.
Masyarakat petani dan nelayan merasakan sangat dirugikan akan hal ini, mereka meminta aparat hukum memanggil dan memeriksa manager dan petugas di SPBU Lanipa. Serta meminta bagian pengawasan baik pihak Pertamina maupun SKK Migas untuk mencabut ijin dari SPBU Lanipa jika terbukti melakukan pelanggaran.
