Kabardedikan.com, Luwu —Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina dan SPBU di Luwu terkait dugaan pungli yang terjadi di SPBU Lanipa di ruang musyawarah DPRD Luwu,Senin, 19 September 2023.
Muhammad Jurais, pengawas SPBU Lanipa mewakili Managernya mengatakan, telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan atau SP 2 kepada operator yang melakukan dugaan pungli kepada warga nelayan dan petani saat mengisi di SPBU Lanipa beberapa waktu lalu.
Dirinya juga membantah, pihak SPBU Lanipa membenarkan pungutan liar yang terjadi di sana. Malahan kata dia, operator yang melakukan aktivitas tersebut telah diperingati dan dikenakan SP 2. Pihak Pertamina sebelumnya juga telah meminta maaf kepada warga atas kisruh yang terjadi di SPBU Lanipa.
Sementara itu, Wahyu Napeng meminta ketegasan pihak Depo Pertamina yang hadir dalam rapat itu atas kejadian tersebut. Terlebih kejadian ini kerap terjadi di SPBU. “Solusi apa yang kita lakukan hari ini jika ada kejadian seperti ini lagi,” kata dia.
Dirinya menduga jika kejadian ini sengaja dibiarkan, sebab tidak ada tindakan tegas dari pihak Pertamina. Makanya, dia meminta agar ada rekomendasi,” Kita harusnya buat salah satu rekomendasi dari lembaga ini bahwa jika ada kejadian seperti di Lanipa lagi maka perlu ditutup,” tegasnya.
Sementara itu, Risal pihak Depo Pertamina Palopo menuturkan, pihak Pertamina tidak membenarkan pungutan-pungutan seperti yang terjadi di SPBU Lanipa itu. Jika terbukti kata dia, pasti ada sangsi tegas bagi perusahaan (SPBU)
“Bisa kena skorsing atau pengurangan kouta (BBM) perusahaan. Untuk sanksi pihak internal perusahaan berupa pemecatan,” kata Rizal.
Selain skorsing atau pengurangan Kouta BBM, pihak Pertamina bisa menutup perusahaan tersebut namun kata Rizal, jika ada laporan masuk dugaan pelanggaran, ada prosedur yang dilakukan oleh pihak Pertamina terlebih dahulu untuk memastikan pelanggaran tersebut.
“Bisa saja ditutup. Tetapi ada SOP yang perlu kami lakukan karena memang ada tim memastikan apakah pelanggaran itu betul-betul ada atau seperti apa,” ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu warga desa di Ponrang Selatan mengungkapkan ada biaya tambahan saat mengisi BBM di SPBU Lanipa meski telah menunjukan surat dari dinas perikanan atau QR Code.
Para nelayan dan petani saat mengisi BBM dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5000 per jerigen. Sumber media ini mengatakan, kejadian di SPBU Lanipa ini sudah berlangsung lama, sebab ada warga lain yang membayar setiap melakukan pengisian,”Dibayar memang, saya kalau setiap mengisika selalu ku bayar biaya pengisiannya” katanya.
Buntut peristiwa ini, salah karyawan SPBU Lanipa melakukan ancaman langsung kepada jurnalis yang memberitakan dugaan pungli tersebut. Bahkan nelayan/petani Desa Bassiang, Bassiang Timur diancam tidak akan dilayani hingga jurnalis memberitakan tidak meminta maaf kepada pihak SPBU Lanipa.
Hal inilah menarik atensi Anggota DPRD Luwu dan menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP. Rencananya dua Minggu ke depan, komisi 2 DPRD Luwu akan kembali melakukan RDP dengan topik yang sama. (Jayanto)
