Kabardedikan.com, Luwu – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu atau DPRD Luwu menyetujui Rancangan APBD Perubahan 2023. Meksi demikian, sejumlah Fraksi memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu melalui pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Luwu, Jumat, 29 September 2023.
Fraksi Demokrat yang diwakili H Sugiman menyampaikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melakukan evaluasi terhadap harmonisasi capaian kinerja terutama sektor pendapatan daerah.
Selain itu kata dia, perlunya ada kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan masyarakat terkait rekrutmen tenaga kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Luwu.
“Selanjutnya, terhadap visi misi Bupati dan wakil Bupati diharapkan dievaluasi kembali, agar jangan ada janji politik yang tidak direalisasikan termasuk pengaspalan jalan Buntu Sirring Desa Babang,” jelas dia.
Sementara H Muliadi dari Fraksi Perindo menyampaikan pandangan akhir fraksinya berupa arah kebijakan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan dan pelayanan.
“Kami sampaikan, ke depan perlu disiapkan anggaran untuk pengadaan blanko KTP yang sangat dibutuhkan masyarakat, baik sudah melakukan perekaman kurang Lebih 2.000 orang dan yang belum terekam kurang lebih 8.000 orang,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Perindo juga mengatensi para pegawai kebersihan Pemkab Luwu sebab menurut informasi yang diterimanya, jika Para pegawai tersebut digaji di bawah Upah Menimun Regional (UMR).
“Pemerintah perlu menaikan upah tenaga kerja kebersihan Luwu yang menurut informasi masih di bawah UMR,” tandasnya.
Selain sejumlah catatan dari kedua fraksi tersebut, Zulkifli wakil Ketua II DPRD Luwu mewakili Tim Banggar DPRD Luwu membacakan hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2023 yang telah dibahas beberapa waktu lalu.
Salah satunya yang disarankan Politisi Golkar ini ialah Dinas Perlindungan/Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas ini diminta untuk meningkatkan program pencegahan kekerasan anak dan perempuan.
“Melihat angka kekerasan perempuan dan anak di Luwu paling tinggi di Sulawesi Selatan, maka perlu ditingkatkan program pencegahan,” ucapnya.
Rekomendasi yang lain dari hasil pembahasan bersama OPD itu ialah merekomendasikan Komisi II DPRD Luwu untuk memanggil Dinas Pertanian Luwu membahas penyaluran Handtraktor yang telah diserahkan beberapa waktu lalu. (Jayanto)
