Kabardedikan.com, Luwu —Indra Andi Nakko Kasubag Keuangan BKAD Luwu melahirkan inovasi meringankan beban kerja perangkat desa. Inovasi itu merupakan aksi perubahan efektivitas proses penerbitan SPM pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Sub Bagian keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu.
Indra menjelaskan, selama ini proses pencarian dana desa di setiap triwulannya membutuhkan banyak SPM, belum lagi dilakukan secara acak dengan waktu tidak menentu. Hadirnya inovasi ini jelas Indra, proses penerbitan SPM pencairan ADD lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
“Dengan adanya inovasi ini, proses penerbitan SPM akan dilakukan setiap triwulan dan satu SPM untuk 207 Desa. Jadi dalam satu tahun minimal memakai empat SPM untuk ADD yang sebelumnya memakai 828 SPM, sehingga dapat menghemat banyak biaya cetak pada BKAD, dan menghemat biaya operasional pada pemerintah desa,” terangnya
Inovasi ini meringankan beban kerja perangkat desa, sebab mereka tidak perlu lagi membawa kelengkapan berkas ke Belopa. Cukup dikirim di rumah atau di kantor desa, lalu mendownload kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut.
“Sistem ini adalah penyederhanaan birokrasi, dengan memangkas SOP yang panjang. Artinya memudahkan pekerjaan Pemerintah Desa dalam proses pencairan Dana Desa,” kata Indra, belum lama ini.
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Muhammad Rudi mengapresiasi aksi perubahan efektivitas proses penerbitan SPM pencairan Alokasi Dana Desa pada Sub Bagian Keuangan BKAD Kabupaten Luwu ini.
“Semoga aksi perubahan ini terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan harapan proses penerbitan SPM ADD dapat lebih efektif, efisien dan tepat waktu,” tutur Rudi.
Demikan juga Kepala Desa Padangkalua Umi, mengapresiasi atas adanya rancangan aksi perubahan tersebut. “Rancangan aksi perubahan ini tentunya sangat memberi manfaat besar bagi pemerintah, selain menghemat waktu juga menghemat dalam penggunaan kertas,” kata dia.
Umi juga menyampaikan, rancangan aksi perubahan ini sangat efisien karena memudahkan pemerintah desa di Luwu dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa. (*)
