Kabardedikan.com, Luwu – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu, dr Rosnawary membantah jika anggaran BPJS APBD sudah tidak ada. Dirinya menegaskan, anggaran BPJS yang tersedia masih cukup sampai akhir tahun 2023.
Rosnawary mengatakan itu, usai Kabardedikan memberitakan “Dinas Kesehatan Luwu bungkam anggarannya habis penyebab Dinas Sosial Luwu tidak menerima lagi usulan BPJS”. Kadis Kesehatan baru menjawab pertanyaan Kabardedikan usia berita tersebut dimuat.
Sebelumnya, salah satu warga Kecamatan Larompong mendapatkan pesan group whatsAppnya jika Dinas Sosial Luwu tidak lagi menerima usulan BPJS Pemda lantaran anggaran BPJS di Dinas Kesehatan sudah tidak ada.
“Bismillah, Assalamualaikum. Mohon ijin, kami dari Dinsos menyampaikan bahwa mulai bulan Oktober 2023 kami tidak menerima usulan BPJS Pemda dikarenakan anggaran di Dinkes sudah tidak. Jadi mohon Bapak dan Ibu menyampaikan ke Bumil untuk daftar BPJS Mandiri,” bunyi pesan WhatsApp itu.
Kepala Dinas Sosial Johan Daido juga mengakui jika kouta BPJS Pemda sudah tidak ada, namun pihaknya tetap menerima usulan sambil menunggu kouta.
Terpisah, Kadis Kesehatan Luwu menuturkan, penonaktifan peserta BPJS saat ini berasal dari Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBN, sehingga pihak Dinkes tidak bisa mengakomodir usulan BPJS tambahan sebab dua bulan ini anggarannya terbatas.
“Sementara kami belum bisa menambah peserta baru, karena masih sementara kami komunikasikan ke tim anggaran,” kata Kadis Kesehatan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Sementara Peserta Bantuan Iuran APBD sebut Kadis Kesehatan, anggarannya masih tetap tersedia. Sehingga dirinya memastikan tidak ada penonaktifan.
“Kami masih selalu komunikasikan dengan tim anggaran untuk menambah anggaran BPJS Kesehatan agar masyarakat masih bisa tercover,” ucapnya. Seraya meminta jurnalis Kabardedikan untuk menkonfirmasi langsung ke BPKAD terkait anggaran.
Adapun kepesertaan BPJS yang diusulkan Pemerintah Desa atau Kelurahan ke Dinsos sambung Rosnawary, itu diverifikasi dulu. Dinkes kata dia hanya melakukan pembayaran.
“Kami dinkes melakukan pembayaran sesuai ketersediaan anggaran, jika ada yang non aktif bisa langsung beralih ke mandiri atau BPJS pemerintah sesuai mekanisme tadi. selama ketersediaan anggaran masih ada,” tanda Kadis Kesehatan Luwu. (Jayanto)
—–
Berita ini telah dikoreksi dengan menambahkan komentar terbaru Kadis Kesehatan Luwu di paragraf terakhir, pada Minggu, 29 Oktober 2023.
