Kabardedikan.com, Luwu – Penjabat atau Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin meyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD Pemilukada 2024 Kabupaten Luwu di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu Malam, 4 November 2023.
Bupati Luwu Basmin Mattayang dalam kesempatannya itu mengatakan sebagai bawahan, dirinya menjalankan perintah pimpinan. Kata dia, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi perhelatan politik ke depannya
“Yang namanya perintah pimpinan harus kita laksanakan. KPU dan Bawaslu jangan berterima kasih kepada saya, berterima lah kepada Bapak Gubernur. Karena apa yang saya lakukan ini karena perintah gubernur,” katanya.
Dirinya juga menjelaskan NPHD yang ia berikan melebihi dari ketentuan yang ada,” Kalau Pak Gubernur kemarin tekankan 40 persen di APBD Perubahan, kami lebih dari 40 persen,” imbuhnya.
Bupati Luwu Basmin Mattayang menjelaskan, anggaran yang dialokasikan dalam Pemilukada sebesar Rp 65 miliar termasuk dalamnya biaya pengamanan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Hasan Sufyan, menyampaikan, kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen seluruh pihak bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 adalah agenda strategis nasional yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
Di Luwu jelas Sufyan ada 1.141 TPS dengan total penyelenggaraan akan mempekerjakan 13.000 petugas yang tersebar di 22 kecamatan di 227 desa.
Sedangkan, Ketua Bawaslu, Irpan, menambahkan, proses tahapan Pemilu 2024 menarik sebab beririsan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga memang butuh pembiayaan yang harus dijalankan bersama.
Dirinya juga menuturkan komitmen Bawaslu saat ini berubah dari periode sebelumnya. Dimana Bawaslu pada hari ini lebih kepada proses pencegahan.
“Saya sampaikan di sini, karena kebetulan banyak ASN, bahwa komitmen kami dari Bawaslu, sesuai instruksi pimpinan kami di RI, bahwa dalam tahapan ini masih dilakukan kegiatan pencegahan. Sehingga memang sosialisasi itu kami lakukan,” ujarnya.
“Kami mengimbau kepada masyarakat dan ASN untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu hadir di tengah masyarakat hanya perpanjangan tangan saja, bahwa Pemilu hari ini adalah pesta rakyat, khususnya di Luwu,” pungkasnya.
Sementara Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan penandatanganan NPHD itu sebagai bukti Kabupaten Luwu siap menyelenggarakan Pemilu 2024.
“Saya mengucapkan Pemerintah dan DPRD Luwu telah menganggarkan Pemilu 2024 ini, karena ini adalah agenda konstitusi yang tidak bisa ditunda. Ini perintah konstitusi,” ucap Bahtiar.
Fadriyaty Asmun Anggota DPRD Sulsel mengungkapkan persetujuan DPRD Sulsel untuk penganggaran untuk Pilkada 2024 Sulsel tahun 2023 sebesar Rp 224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI. Sedangkan untuk di anggaran pokok sebesar Rp400 miliar atau 60 persen. (*)
