Kabardedikan.com, Luwu – Komisioner Bawaslu Luwu Wahyu Derajat mengatakan, pihaknya akan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) termasuk baliho caleg yang masih banyak terpasang rapi di sejumlah titik.
Jalan poros Kecamatan Ponrang hingga Belopa misalnya, masih ada ratusan baliho baik ukuran besar dan kecil masih terpajang rapi belum diterbitkan. Begitu juga di depan kantor KPU Luwu masih ada Baliho Caleg dari berbagai partai politik tersenyum manis.
Padahal 10 partai politik bersama Penyelenggara Pemilu dan Satpol PP telah menyepakati, penertiban APK dan BK (Bahan Kampanye) secara mandiri hingga 10 November 2023. Tetapi jika hingga waktu disepakati tidak dilaksanakan, maka KPU, Bawaslu dan Satpol PP Luwu akan menertibkan APK tersebut.
“Jika sampai pada waktu tersebut partai politik tidak menertibkan APK dan BK … maka Bawaslu, KPU dan Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap APK dan BK tersebut,” bunyi kesepakatan yang diteken pada Jumat, 3 November 2023.
Wahyu Derajat kepada Kabardedikan menuturkan, pihaknya akan segera menertibkan baliho tersebut,” sementara dalam proses,” kata dia, Jumat, 17 November 2023.
Senada Wahyu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Muhammad Iqbal Alwi mengatakan, akan segera menertibkan baliho baliho itu,”Sudah jalan hari ini,” kata dia, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat, 17 November 2023.
Sebelumnya, Jumat, 3 November 2023 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu digelar rapat koordinasi bersama Partai Politik, Peserta Pemilu, KPU, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup Luwu, serta TNI Polri.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati (1). partai politik akan menertibkan APK dan BK yang mengandung unsur kampanye dan melanggar estetika kota sebagaimana Perda Kabupaten Luwu.
(2).Memberikan waktu kepada partai politik mulai tanggal 4 sampai 10 November 2023 untuk menertibkan APK tersebut sebagaimana poin 1 di atas.
Dan (3). Jika sampai pada waktu tersebut partai politik tidak menertibkan APK dan BK sebagaimana dimaksud point 1 tersebut, maka Bawaslu, KPU dan Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap APK dan BK tersebut.
Surat kesepakatan itu ditandatangani 10 Partai Politik beserta stakeholder terkait. (Jayanto)
