Kabardedikan.com, Luwu — Masyarakat Luwu perlu tahu, hampir semua pelayanan masyarakat di Kabupaten Luwu telah di pusatkan di Mal Pelayanan Publik atau MPP di samping lapangan Andi Djemma Belopa.
MPP ini telah beroperasi setelah diresmikan Bupati Luwu pada Selasa, 12 Desember 2023 lalu. Sekedar informasi jika gedung MPP ini adalah bekas gedung Simpurusiang dengan luas 450 m². Cukup luas untuk semua tenant pelayanan di MPP.
Gedung serbaguna Simpurusiang itu juga dibangun pada masa periode pertama Basmin Mattayang tahun 2015. Di periode ke duanya gedung tersebut dialihfungsikan menjadi Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sekitar 20 tenant layanan dalam MPP itu. Gedung itu disulap lebih menarik — interiornya estetik nan modern, cukup nyaman untuk duduk lama di MPP tersebut. Namun perlu diketahui suntikan anggaran untuk pembangunan itu sebesar Rp 11 Miliar bersumber Dana Alokasi Khusus.
Di akhir masa jabatannya, Bupati Luwu Basmin Mattayang senang kehadiran MPP ini, sebab dirinya bisa menyediakan gedung yang menarik dan nyaman untuk pelayanan masyarakat Luwu.
“Atas ijin Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Luwu kita resmikan bersama-sama untuk dimanfaatkan masyarakat,” ucap Bupati Luwu saat meresmikan gedung itu.
Menurut Basmin, bangunan MPP ini dari segi estetika bahkan kualitas bangunan terbaik di Indonesia. “Tidak berlebihan jika saya mengatakan demikian. Karena setiap saya mendesain yang dipikirkan dulu adalah estetikanya, kedua adalah asas manfaatnya lalu kualitasnya”.
Kehadiran bangunan itu sebut Bupati, semoga bisa melahirkan kebanggaan masyarakat Luwu atas kemudahan dalam menerima pelayanan. “Prinsip pelayanan yang baik adalah kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus dperlambat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Luwu Ikhsan Asaad mengungkapkan realisasi anggaran pembangunan MPP ini memakan waktu selama tiga tahun. Meski demikian, dirinya mengakui masih banyak yang perlu dibenahi sebab pembangunan ini hanya fokus pada penataan interior tenant termasuk kenyamanan pengunjung.
Dirinya menjelaskan, pembangunan MPP ini bukan lagi soal pilihan tapi tentang kebutuhan suatu daerah dalam mengejar ketertinggalan terutama dalam hal pelayanan publik. Harapannya, bisa memberi konstribusi maksimal terutama dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat.
Kehadiran bangunan MPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik untuk memenuhi kewajiban setiap Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
Berikut tenant yang siap melayani masyarakat Kabupaten Luwu di MPP: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Dukcapil, PDAM, PLN, Pos Indonesia, Telkom, Bapenda, Dinas Sosial, Disnakertrans, Kejari Luwu, Kemenag Luwu, BPJS Ketenaga Kerjaan, Samsat, Kantor Imigrasi, Bank Sulselbar, BRI, Dekranasda, Taspen, Taspen Mandiri (Jayanto/rls)
