Kabardedikan.com, Makassar — Keluarga Kerukunan Luwu Raya atau KKLR mengundang Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin untuk mengisi ceramah tentang sejarah Sulawesi Selatan pada Hari Perlawanan Rakyat Luwu Raya 2024.
Hal itu disampaikan langsung Hasbi Syamsu, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel saat bertandang ke kantor Bahtiar Baharuddin, Selasa, 2 Januari 2024.
Dirinya mengatakan, Pj Gubernur Sulsel memahami betul tentang sejarah, baik lokal, nasional maupun sejarah dunia. Hasbi juga berterima kasih sebab rombongannya mendapatkan pencerahan soal sejarah Sulsel saat bertandang di kantor Bahtiar.
Atas pengetahuan dan wawasan Bahtiar tentang sejarah, KKRL mengundang Pj Gubernur Sulsel untuk bisa hadir dalam acara ramah tamah perayaan Hari Perlawanan Rakyat Luwu Raya, yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam, 13 Januari 2024.
“Kami mengundang Bapak Gubernur untuk hadir dalam acara ramah tamah itu. Kami berharap Bapak Gubernur bisa menyampaikan sedikit soal sejarah Sulsel di sana nantinya”.
Rencananya, Kegiatan ramah tamah itu akan dirangkaikan dengan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis di hari Minggu pagi, 14 Januari 2024, di Car Free Day Jalan Sudirman Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya di Luwu Timur, 23 Januari 2024.
Sementara itu, Bahtiar Baharuddin dalam pertemuan tersebut mengaku, masyarakat Sulsel adalah masyarakat yang paling setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dirinya tidak meragukan itu hingga saat ini.
“Betapa orang Luwu, Sulawesi Selatan ini setia pada NKRI. Karena pada saat itu Belanda tidak terima Indonesia merdeka, dan gerakan propaganda Belanda sampai di PBB menyampaikan bahwa Indonesia belum merdeka,” ujar Bahtiar.
Saat itu, Indonesia dengan modal Radio Republik Indonesia (RRI) melakukan gerakan propaganda melalui udara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan, Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. “Saat itu radio kita terus melakukan gerakan propaganda melalui udara,” katanya.
Bahtiar menuturkan, cukup memahami bagaimana soal sejarah perlawanan, sebab sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 disusun, ia sudah mengumpulkan sejarahwan di Indonesia untuk membahas soal perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah.
“Saya tahu betul hari perlawanan, karena saya yang menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia,” ungkapnya.
Bahtiar menyarankan agar KKLR Luwu Raya melakukan pembedahan terkait sejarah di Sulsel, ihwal sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan banyak keluar ke berbagai daerah, bahkan mancanegara.
“Sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan yang keluar dari kampung. Karena pada saat itu kampung tidak aman. Jadi ini tugasnya KKLR Luwu Raya untuk mencari keluarganya di berbagai daerah di Indonesia,” tandas Bahtiar.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga Panitia Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) Asri Tadda, Abdul Thalib Mustafa, Baharuddin Solongi, Hamzah Jalante, Mustagfir Ali. Kemudian, Syahruddin Hamun, Subiati Hamzah Jalante, Helmy Kasim, Nurliati, Ernawati, Evi. (*)
