Kabardedikan.com, Luwu — Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu menindaklanjuti kasus dugaan Tindak Pidana Pemilu atau TPP di salah satu desa di Kecamatan Bastem Utara pada, Selasa, 30 Januari 2024. Kasus tersebut naik tahap penyidikan setelah Sentra Gakkumdu — Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menyepakati kasus itu diteruskan.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Luwu meneruskan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak Pidana Pemilu (TPP) ini dengan Nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kab./27.09/I/2024.
Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Bawaslu Luwu Asriani Baharuddin menjelaskan kasus dugaan Tindak Pidana Pemilu ini berawal dari informasi masyarakat. Kemudian Panwaslu Kecamatan Bastem Utara melakukan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana Pemilu tersebut.
Kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu, menilai bahwa kasus tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 490 Jo Pasal 282 Nomor 7 Tahun 2017.
“Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi pasal tersebut.
Selanjutnya, pasal 282 yang menyatakan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye.
Asriani menambahkan bahwa proses penanganan pelanggaran TPP ini dilanjutkan dengan proses klarifikasi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Luwu yang tergabung ke dalam Sentra Gakkumdu dengan didampingi penyidik.
Sentra Gakkumdu menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu paling lama 7 hari dan ditambah waktunya 7 hari jadi jumlah waktu yang digunakan 14 hari kerja. Dalam menyusun kajian, pengawas pemilu melakukan klarifikasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 .
“Klarifikasi ini juga untuk mendapatkan keterangan dari pelapor, terlapor, dan saksi. Dalam rangka mencari dan menemukan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan. Sehingga bisa terpenuhi unsur pasal yang disangkakan.” Jelas Asriani yang juga Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Luwu.(*)
