Kabardedikan.com, Luwu – Ani bukan nama sebenarnya warga Kecamatan Ponrang. Dirinya merasa gusar sebab ia bermohon untuk mendapatkan rujukan di Puskesmas namun pihak puskesmas tidak memberikan rujukan. Ani diminta untuk meminum obat dulu, jika tidak ada perubahan maka dia akan diberikan rujukan.
Keluhan Ani ini kerap kali didengar jurnalis Kabardedikan. Sejurus itu, narasumber media ini di salah satu rumah sakit di Kota Belopa juga mengatakan sering mendengar susahnya masyarakat Kecamatan Ponrang mendapatkan surat rujukan Puskesmas terakreditasi paripurna itu.
Surat rujukan adalah salah satu layanan Puskesmas diberikan kepada warga atau pasien jika pasien itu membutuhkan perawatan lebih lanjut dan tidak bisa ditangani pihak Puskesmas.
Hal itulah dirasakan Ani ketika bertandang ke Puskesmas Ponrang untuk memohon rujukan lantaran penyakit radang amandel dan sakit di dalam telinganya merasa perlu penanganan lebih lanjut.
“Saya hanya disuruh minum obat dulu. Prosedurnya minimal 3 kali berobat baru diberi rujukan kalau tidak perubahan,” cerita Ani, belum lama ini. Akan tetapi dirinya merasa segera dirawat di Rumah Sakit kala itu.
Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawari Basir menanggapi persoalan itu, dirinya menjawab memang tidak semua penyakit bisa seketika dirujuk ke rumah sakit terlebih penyakit yang bisa ditangani pihak Puskesmas.
“Ada 114 penyakit tidak bisa dirujuk ke Rumah Sakit dan wajib ditangani Puskesmas. Kalau tidak ada perubahan, dokter atau tim medis kembali melakukan pemeriksaan lalu memutuskan tindakan selanjutnya. Apakah perlu dirujuk atau tidak,” urai Kadis Kesehatan saat dihubungi, Rabu, 6 Maret 2024.
Sayangnya, 114 penyakit yang wajib ditangani Puskesmas ini tidak dimengerti masyarakat, meski Rosnawari menuturkan pihaknya sering melakukan sosialisasi itu dan Puskesmas wajib menyampaikan ketika pasien meminta rujukan. Akan tetapi narasumber kami, mengaku tidak pernah dijelaskan 114 penyakit yang tidak tidak bisa dirujuk tersebut.
“Jika pasien masuk kategori gawat darurat tidak perlu menunggu rujukan, langsung ke UGD (Rumah Sakit) untuk diberikan penanganan,” tandas Rosnawari.
Sementara itu Kepala Puskesmas Ponrang Darwis membantah jika selama ini memberatkan atau menyulitkan masyarakat untuk mengambil rujukan. Namun kata dia, permohonan rujukan itu memang prosedural.
“Yang namanya rujukan itu memang ada prosedur yang harus kami lakukan. Prosedural rujukan itu diatur dalam BPJS, ada sekitar 114 penyakit yang memang tidak bisa dirujuk,” ungkap Darwis, Sabtu, 9 Maret 2024.
Di sisi lain kata Darwis lebih lanjut yang menentukan indikasi diagnosa apakah pasien tersebut memang perlu dirujuk atau tidak ialah dokter Puskesmas.
“Itu kewenangan dan hak dokter. Kami tidak bisa mengintervensi sampai ke situ karena dia memiliki hak untuk menentukan diagnosanya sesuai keluhan masyarakat,” tandasnya.
Meski demikian, Darwis akan terus meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat di Puskesmas Ponrang, namun dirinya berharap masyarakat bisa memahami, permohonan rujukan itu prosedural.
Ada penyakit yang tidak boleh langsung diberikan rujukan jika penyakit tersebut masuk kategori penyakit yang disebutkan.
“Tidak mungkin kami kasih tinggal (rawat) di Puskesmas kalau indikasinya memang sudah membahayakan buat kami juga, pasti kami rujuk,” pungkasnya. (Jayanto)
