Kabardedikan.com, Luwu – Utang Pemerintah Kabupaten Luwu hingga saat ini terus menjadi sorotan, tidak hanya sejumlah kontraktor yang terkenda dampak, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu. Hingga saat ini telah memasuki bulan ke lima, utang Pemkab Luwu belum juga terbayarkan.
Atas permasalahan yang belum ada kejelasan ini, Komisi II DPRD Luwu kembali menggelar rapat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Luwu. kali ini, Kepala BKAD Luwu Alamsyah tidak hanya ditemani Kepala Bidang (Kabid) Anggarannya Sarto, tetapi juga ditemani Kabid Perbendaharaannya Karmila.
Dalam rapat itu juga berbeda, tidak seperti biasanya. Komisi II mengundang seluruh anggota Komisi untuk membahas permasalahan keuangan daerah yang saat ini tidak baik-baik saja yang mengakibatkan Pemkab Luwu berutang ke sejumlah kontraktor pada proyek tahun 2023.
Anggota Komisi III DPRD Luwu, Yani Mulake dalam rapat itu mempertanyakan komitmen pemerintah menuntaskan utang daerah, yang di mana saat ini BPK masih mengaudit keuangan Pemkab Luwu tahun 2023.
“Terkait utang, nanti dibayarkan jika BPK menetapkan utang. Ketika hasil audit BPK keluar dan tidak menetapkan utang, kira-kira Pemerintah tetap membayar atau bagaimana?,” tanya Yani dalam rapat yang dilaksanakan ruang Komisi II, Selasa, 30 April 2024.
Sementara itu, Alamsyah menimpali seluruh proyek yang mengalami tunda bayar tahun 2023 akan ditetapkan menjadi utang sebab seluruh proyek itu telah selesai.
“Bagaimana nanti jika tidak ditetapkan sebagai utang oleh BPK?. Pasti semua ditetapkan sebagai utang. Tidak mungkin tidak, karena semua kegiatan sudah dilaksanakan,” tegas Alamsyah.
Sekedar diketahui proyeksi utang belanja Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp 59 Miliar. Rp 42 Miliar itu merupakan utang tunda bayar sejumlah proyek tahun 2023 termasuk dalamnya biaya pengawasan dan perencanaan. Sedangkan sisanya, kekurangan anggaran Pemda tahun 2024 salah satunya yang telah diberitakan media ini ialah kekurangan anggaran biaya listrik gedung MPP dan Perpustakaan Luwu.
Sementara itu, Karmila Kepala Bidang Perbendaharaan DKAD Luwu menjelaskan saat ini saldo keuangan daerah sudah melebihi utang pemerintah. Hanya saja, pemerintah tidak sekonyong-konyong bisa membayar seluruh utang tersebut.
“Adapun utang-utang kita, kita sementara masih menunggu hasil audit BPK. Setelah itu tim anggaran menyusun kembali. Kita tidak bisa melakukan pencairan kalau tim anggaran tidak memasukannya dalam APBD,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupatu Luwu Muhammad Saleh telah bertemu para kontraktor yang tergabung dalam Aliansi Kontraktor Lokal (AKL). Kata dia dalam persamuhan itu, pemerintah akan berupaya melunasi utang pemerintah di bulan Mei ini.
Hanya saja kata dia, para kontraktor diminta sabar lantaran BPK masih melakukan audit sejumlah pekerjaan yang mengalami tunda bayar itu. Menurut informasi, keberadaan BPK di Kabupaten Luwu ini hingga 5 Mei 2024. (Jayanto)
