Kabardedikan.com, Luwu – Rencana Komisi II DPRD Luwu mengusulkan pegunungan Latimojong sebagai kawasan taman nasional, melahirkan tanda tanya. Apakah wilayah yang diusulkan itu masuk dalam kawasan konsesi tambang emas PT Masmindo Dwi Area atau tidak?.
Hal itu juga dikemukakan Wakil Ketua II DPRD Luwu Zulkifli dalam rapat bersama Komisi II pada Rabu, 12 Juni 2024 di ruangan Komisi II DPRD Luwu.
Ia menanyakan apakah rencana itu bisa dilakukan, sebab kawasan yang diusulkan menjadi taman nasional tersebut sebagian masuk dalam wilayah kontrak karya Masmindo. Hal inilah kemudian menurutnya sulit mengeluarkan rekomendasi jika status lahan tumpang tindih.
“Setelah dicek hasil data pengusulan kita, hutan produksi, hutan lindung itu beririsan dengan izin lokasi pertambangan. Saya kira menjadi PR kita ketika hutan itu menjadi taman nasional tidak ada kawasan tumpang tindih,” jelasnya.
Sejurus itu, Tambora, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Latimojong membenarkan jika sebagian wilayah yang diusulkan menjadi taman nasional di Gunung Latimojong itu masuk kawasan konsensi perusahan tambang emas.
Namun dirinya tidak mengetahui lebih jauh apakah kawasan itu memiliki izin pinjam pakai kawasan atau perubahan fungsi.”Inilah yang perlu kembali kita bicarakan dan satukan persepsi seperti apa solusinya nanti,” jelasnya.
Senada Tambora, Ismail Ishak aktivis lingkungan Luwu menuturkan, sedari awal untuk memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam pengusulan, seperti wilayah kawasan yang saling beririsan.
Meski demikian, ia menegaskan agar semangat untuk mengusulkan rencana itu tidak boleh surut. Sebab, rencana pengusulan itu kata dia sebagai bentuk semangat melindungi hutan.
“Semangat menjadikan Latimojong menjadi kawasan taman nasional adalah esensi daripada perlindungan dan pelestarian alam. Sehingga ke depan, kita tidak merasakan lagi dampak yang baru-baru kita rasakan,” tukasnya.
Di tempat sama, anggota Komisi II DPRD Luwu Bahar mengatakan, jika semua pihak sepakat untuk mengusulkan pegunungan Latimojong bagian Luwu menjadi taman nasional, maka rencana itu perlu dilanjutkan.
“Persoalan ada lahan yang diusulkan masuk dalam wilayah konsensi itu bukan ranah kita. Jadi kita mengeluarkan rekomendasi pengusulan sesuai data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebesar kurang lebih 30 ribu hektar,” tandasnya.
Sekedar diketahui area yang diusulkan menjadi taman nasional bagian Luwu sebesar 30.325 Ha, sedangkan Sidrap sebesar 41.652 Ha, Enrekang sebesar 25.63 Ha, Tana Toraja sebesar 7.359 Ha. Dari peta yang diperlihatkan media ini, sebagian dari wilayah konsesi perusahan tambang emas masuk dalam rencana pengusulan pegunungan Latimojong menjadi kawasan taman nasional.
Pengusulan ini juga telah dimulai sejak tahun 2021 di Makassar. Namun dalam prosesnya, terhenti disebabkan masa transisi kepala daerah. Rencana ini kembali mencuat setelah DPRD Luwu bertandang ke Dinas Pariwisata Sulsel dan diminta untuk mengusulkan Pegunungan Latimojong menjadi kawasan taman nasional.
Alasan pengusulan ini: Gunung Latimojong merupakan 7 gunung tertinggi di Indonesia namun belum ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, selain itu gunung ini juga memiliki ciri khas baik fauna dan flora yang layak ditetapkan sebagi kawasan nasional. Lebih jauh lagi, peralihan status ini meningkatkan konservasi hutan tersebut. ( Jayanto)
