Tidak Hanya Dinkes, BPK Juga Temukan Layanan Kesehatan Tanpa Aturan di RSUD Batara Guru


Kabardedikan.com, Luwu – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak hanya menemukan tarik layanan kesehatan tanpa regulasi di Dinas Kesehatan, tetapi juga di Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Batara Guru.

Temuan BPK itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan dengan nomor LHP: 64/LHP/XIX.MKS/12/2023. Dalam temuan itu, BPK menemukan enam pelayanan tidak memilik dasar penagihan.

Enam pelayanan itu yakni Kimia Klinik:Glukosa 2 jam PP sebesar Rp 50 ribu, swab anti gen sebesar Rp 100 ribu, troponin 1 sebesar Rp 425 ribu, Imunologi sebesar Rp 200 ribu, Audiometri sebesar Rp 280 ribu dan Injeksi anti hemofilia faktor sebesar Rp 200 ribu.

Menurut BPK seluruh jenis pelayanan tarifnya diinput dalam aplikasi SIMRS namun enam jenis pelayanan itu tidak terdapat pada peraturan bupati maupun SK Direktur RUSD Batara guru dan tetap ditagihkan kepada pasien.

Dalam temuannya BPK menambahkan, hal tersebut disebabkan RSUD Batara Guru belum mengusulkan tarif atas seluruh pelayanan kepada Bupati.

“Akibatnya, masyarakat dibebani dengan biaya pelayanan kesehataan terlalu tinggi,” bunyi LHP tersebut. Dan BPK meminta Direktur RSUD Batara Guru untuk mengusulkan tarif atas seluruh pelayanan kepada Bupati Luwu.

Sementara itu masih dalam LHP, Direktur RSUD Batara Guru dr Daud Mustakim menyatakan, dasar tarif enam layanan yang dilakukan pihaknya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur.

Hanya saja karena adanya pergantian manajemen RS, sambung Duad dalam LHP itu, beberapa dokumen sempat tercecer. Saat dikonfirmasi, Jumat, 28 Juni 2024, Direktur RSUD Batara Guru kembali menegaskan dasar tarif layanan itu ialah SK Direktur.

Dirinya menambahkan bahwa seluruh temuan termasuk pelayanan tersebut sudah ditindaklanjuti, “Rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perda dan Perbup,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam LHP tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu agar menginstruksikan Direktur RSUD Batara Guru untuk mengusulkan tarif atas seluruh pelayanan, lalu Bupati mengesahkan dibuktikan dengan SK  penetapan tarif pelayanan. (Jayanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

deposit 10 bonus 10

garansi kekalahan 100

slot vietnam

depo 50 bonus 50

https://parfumschristianblanc.com/

https://www.barplate.com/wp-includes/js/qris/

https://hotmusic507.org/