Kabardedikan.com, Luwu – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu periode 2019-2024 telah membahas Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Dalam pembahasan tersebut, terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran.
Penjabat (Pj) Bupati Luwu, Muhammad Saleh, dalam pidatonya saat membacakan pengantar persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2024, menyampaikan permohonan maaf terkait kondisi keuangan yang dihadapi saat ini.
“Banyak program yang telah kita rencanakan, namun tidak dapat terlaksana karena adanya keterbatasan fiskal,” kata Saleh dalam rapat paripurna terakhir DPRD Luwu periode 2019-2024 pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Pj Bupati Luwu menambahkan bahwa hal ini terjadi akibat sektor pendapatan yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai. Sehingga Pemerintah Daerah memutuskan untuk memangkas atau merasionalisasikan anggaran setiap dinas sebesar 10 persen guna menjalankan APBD Perubahan 2024.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, mengingatkan agar pelaksanaan APBD Perubahan tidak boleh melibatkan kegiatan baru tanpa sepengetahuan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu.
“Semua dinas yang telah kita bahas RKA-nya (Rencana Kerja dan Anggaran) tidak ada yang menyampaikan adanya kegiatan fisik baru,” ujar Rusli.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membuat program baru tanpa persetujuan DPRD Luwu. “Jika itu terjadi, maka Banggar DPRD tidak akan mengakui program tersebut. Kami menginginkan transparansi,” tegasnya.
Sejak tahun 2024, keuangan Pemkab Luwu berada dalam kondisi kurang baik. Salah satu anggota tim anggaran Pemkab Luwu, Awwabin, menjelaskan bahwa keuangan Pemkab Luwu tahun 2024 mengalami defisit.
Defisit anggaran ini terjadi karena pada tahun anggaran 2023, Pemkab Luwu memiliki utang proyek kepada sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun belum dibayarkan. Untuk melunasi utang tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar lebih dari Rp 16 miliar.
Dalam perjalanan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, sejumlah pendapatan, seperti Dana Bagi Hasil dan sumber pendapatan lainnya, belum masuk ke kas daerah. Sehingga pemerintah mencari skema yang tepat untuk menyehatkan keuangan dengan merasionalisasikan anggaran.
“Setelah kebijakan rasionalisasi dikeluarkan, kami melakukan evaluasi APBD dan menyetujui bahwa semua dinas yang menggunakan DAU murni harus merasionalisasikan anggarannya sebesar 10 persen,” ungkapnya.
Dengan melakukan rasionalisasi dan menunda pekerjaan yang tidak prioritas tahun ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap kondisi keuangan tahun depan kembali sehat. (Jayanto)
