Kabardedikan.com, Luwu – Perjalanan aset jalan milik Pemkab Luwu yang terletak di Dusun Kande Api, Desa Rante Balla, akhirnya batal dijual. Pembatalan itu diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Alamsyah, saat rapat bersama anggota DPRD Luwu belum lama ini.
Alasan pembatalan tersebut adalah potensi implikasi hukum. Pemkab Luwu memutuskan untuk tidak melelang aset itu, yang otomatis membuat pendapatan yang diharapkan dari penjualan tersebut tidak masuk ke kas daerah.
Rencana penjualan aset ini bermula dari permohonan PT Masmindo Dwi Area pada pertengahan Juni 2023. Masmindo membutuhkan aset tersebut untuk mendukung kegiatan pertambangan mereka.
Setelah menerima permohonan itu, Pemkab Luwu melakukan kajian yuridis, teknis, dan ekonomis. Kepala Bidang Aset BKAD Luwu, Randi, menyatakan bahwa ketiga kajian tidak ditemukan masalah, bahkan sudah melalui pertimbangan mendalam.
“Lagi pula, jika aset itu bermasalah untuk dilelang, pihak KNPKL tidak akan memprosesnya, baik dalam penilaian aset hingga memfasilitasi lelang,” ujar Randi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 10 September 2024.
Pemkab Luwu mengajukan permohonan persetujuan penjualan aset ke DPRD Luwu pada November 2023. Namun, DPRD Luwu baru menyetujui permohonan tersebut pada tahun 2024 setelah serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang dimulai sejak pertengahan Januari 2024 di Komisi III DPRD Luwu.
Dalam rapat tersebut, mantan Kepala BKAD Luwu, Rudi, menjelaskan salah satu alasan pelepasan aset adalah karena jalan itu masuk dalam kontrak karya Masmindo sejak tahun 1998, sementara Pemkab Luwu baru mencatat aset tersebut pada tahun 2005. Selain itu, jalan tersebut berada dalam radius peledakan PT Masmindo.
Pihak Masmindo sendiri pernah mengkhawatirkan jika aset tersebut dilakukan secara lelang terbuka, sebab berpotensi pihak luar ikut dalam proses lelang tersebut. Apalagi jalan itu sangat penting untuk kegiatan pertambangan PT Masmindo.
Pihak Masmindo mengira jika status aset jalan itu dilakukan dengan cara tukar guling terhadap hibah jalan yang telah dikerjakan pihak PUTR Luwu dan dana sesuai nilai aset tersebut. Namun Pemerintah tetap melakukan mekanisme lelang sebab status jalan tersebut adalah aset.
“Kami belum menerima pemberitahuan tertulis secara resmi tentang bagaimana status transfer aset jalan itu diserahkan ke Masmindo,” ujar Mustafa Kepala Teknik Tambang (KTT) Masmindo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Luwu, Senin, 4 April 2024.
Setelah berbagai rapat, DPRD Luwu akhirnya menyetujui pelepasan aset tersebut melalui rapat paripurna. Semua fraksi menyatakan pandangannya, dengan catatan tidak melanggar hukum.
Namun, setelah disetujui DPRD, proses lelang aset jalan tersebut tertunda karena batas waktu taksasi aset sudah habis. Pemkab Luwu kemudian meminta KNPKL untuk melakukan taksasi ulang, dan pada Juli 2024, pengumuman lelang aset jalan itu muncul di salah satu media cetak.
Namun, di tengah perjalanan dan pertimbangan hukum, Pemkab Luwu akhirnya memutuskan untuk membatalkan lelang aset tersebut. Menurut mereka, jika lelang dilanjutkan, bisa menimbulkan implikasi hukum.
Informasi yang dihimpun Kabardedikan nilai keseluruhan aset jalan tersebut mencapai Rp 25 miliar. Rinciannya: Nilai tanah sebesar Rp 3,5 miliar lebih, sedangkan bangunan di atas tanah mencapai Rp 21 miliar lebih.
Yang jadi masalah dari perjalanan aset itu ialah pemerintah memasukkan hasil lelang aset yang berhadapan dengan belanja daerah. Belanja sudah dilaksanakan lebih dulu, padahal lelang tidak terjadi. Akibatnya, keuangan daerah mengalami defisit.
Kini, Pemkab Luwu sedang menjajaki pendekatan lain, salah satunya pemanfaatan (sewa) aset oleh pemohon. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa aset tersebut sudah tidak digunakan dan telah ada jalan pengganti. Sayangnya, jalan pengganti yang direncanakan di Boneposi-Kadundung hingga saat ini belum juga rampung. (Jayanto)
