Kabardedikan.com, Luwu – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu mendatangi Kantor DPRD Luwu, Rabu, 12 September 2024. Mereka menggelar aksi di depan kantor DPRD dengan membawa sejumlah tuntutan.
Setelah melakukan orasi bergantian mereka diterima untuk melakukan rapat dengar pendapat atas sejumlah tuntutan mereka. Para aliansi mahasiswa ini meminta anggota DPRD yang baru dilantik itu bisa membawa aspirasi dari masyarakat yang mereka bawah.
4 tuntutan itu yakni mendesak pihak Kepolisian untuk menggelar perkara atas dugaan kasus pungli yang dilakukan Kepala Desa Rante Balla. Mendesak agar diusut tuntas dugaan mafia tanah terhadap Tim Satgas. Meminta APH melakukan pemeriksaan terhadap oknum BPN menerbitkan sertifikat di atas kontrak karya Masmindo dan meminta Pemkab Luwu menghentikan segala aktivitas PT Masmindo sebelum hak masyarakat terpenuhi.
Salah satu perwakilan aliansi mahasiswa, Saidi mengatakan bahwa pihaknya meminta agar pihak kepolisian melakukan gelar perkara atas kasus dugaan pungli, sebab menurutnya, kasus tersebut berlarut-larut dan terkesan lamban. Ia menduga ada permainan dalam kasus ini sehingga kasus tersebut jalan di tempat.
“Begitu juga dengan Tim satgas, yang dimana kajian kami menduga ada mafia tanah di dalamnya,” ujarnya dalam rapat itu. Ia juga menjelaskan, bahwa pihak BPN perlu dilakukan pemeriksaan sebab mereka telah mengeluarkan sertifikat di atas tanah kontrak karya PT Masmindo Dwi Area.
Sejurus itu dirinya menggemukan agar Pemerintah meminta PT Masmindo Dwi Area berhenti melakukan segala aktivitasnya sebelum memberikan hak-hak masyarakat. “Sebab jika tetap melanjutkan kegiatannya, maka dipastikan hak masyarakat tidak akan terpenuhi,” tandasnya.
Dalam rapat dengar pendapat itu, yang dihadiri langsung Wakapolres Luwu Kompol Misbahuddin mengatakan berkomitmen dan mengapresiasi pihak Mahasiswa membantu mereka dalam menangani kasus tersebut.
Ia mengatakan, jika mahasiswa memiliki bukti baru atas kasus dimaksudkan, ia mengundang mahasiswa untuk memberikan bukti tersebut, ia memastikan kasus ini tetap berjalan namun secara teknis tidak bisa disampaikan secara terbuka.
Adapun permintaan untuk menghentikan aktivitas PT Masmindo yang diminta mahasiswa, Ahmad Gasali Ketua DPRD sementara akan bersurat ke pemerintah pusat sebab segala ihwal tentang Masmindo kewenangan pemerintah pusat.
“Kami hanya menyampaikan aspirasi adek-adek mahasiswa, karena kami tidak punya kewenangan untuk menghentikan segala aktivitas PT Masmindo,” ungkapnya.
Dalam rapat dengar pendapat antara Mahasiswa dan DPRD Luwu berlangsung alot, mereka datang ke Kantor DPRD Luwu pada jam 14:30 dan selesai pada 17:00. Sebelumnya melaksanakan RDP, para aliansi mahasiswa menggelar aksi juga di depan Kantor Polres Luwu. (Jayanto)
Berita ini telah dikoreksi atas kekeliruan. Penulis menulis Saidi Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa, yang benar perwakilan aliansi mahasiswa.
