Kabardedikan.com, Luwu – Bawaslu Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Kepala Desa membahas tentang netralitas Kepala Desa pada Pilkada serentak 2024 di salah satu hotel di Belopa, Selasa 12 November 2024.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Luwu, Wahyu Derajat mengatakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada para Kades tentang aturan tidak berpihaknya kepada salah satu calon manapun.
“Netralitas adalah sebuah keharusan dan wajib dipegang teguh oleh Kepala Desa. Kami tidak ingin ada Kepala Desa di Kabupaten Luwu yang terjerat karena terlibat politik praktis dalam Pilkada tahun ini, makanya itu Bawaslu wajib melakukan pencegahan-pencegahan pelanggaran tahapan,” tegas Wahyu.
Ia juga menuturkan bahwa Kepala Desa sebagai pembina politik dan kepala pemerintahan di Desa tentu mempunyai peran penting dan strategis melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan merdeka.
“Kepala desa juga harusnya mampu memproteksi daerahnya dari serangan money politik, berita bohong (hoax), ujaran kebencian, kampanye hitam,” jelas Wahyu.
Dalam kegiatan itu, Bawaslu juga memberikan penjelasan mengenai sanksi yang akan dikenakan jika kepala desa terbukti melanggar ketentuan netralitas.
Kepala desa yang kedapatan terlibat dalam kampanye atau menunjukkan keberpihakan praktis terhadap salah satu calon, bisa dikenakan tindakan administratif atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bawaslu meminta para kepala desa untuk segera menyampaikan pesan ini kepada perangkat desa dan masyarakat luas,” tukas Wahyu.
Pada sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Luwu menghadirkan 2 (dua) pemateri yaitu DR. Azry Yusuf, SH.MH dan Muhammad Amrayadi, SH.MH. Keduanya merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023.
Hadiri juga para Panitia pengawas Kecamatan yang membidangi divisi HPPH, untuk memastikan sinergi dalam menjaga jalannya pilkada yang bebas dari praktik politik uang dan kecurangan.
Kegiatan tersebut, Bawaslu berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam menjaga netralitas demi kelancaran Pilkada 2024 yang jujur dan adil.(*)
