Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Luwu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pokok 2025 pada Senin, 25 November 2025 di ruang paripurna DPRD Luwu.
DPRD dan Pemkab Luwu menyetujui dan mengesahkan Ranperda APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp 1,6 Triliun lebih, naik sebesar Rp 98,5 Miliar dibandingkan tahun lalu.
Akbar Sunali anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu mengatakan rancangan APBD Pokok 2025 ini mengalami banyak perubahan setelah ditetapkan dalam KUA PPAS pada Agustus 2024 lalu.
“Mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah mengalami perubahan, sebab adanya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah,” kata dia saat membacakan hasil laporan pembahasan RAPBD Pokok 2025.
Sementara itu Penjabat Bupati Luwu Muhammad Saleh mengatakan bahwa tahun ini anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,6 Triliun naik sebesar Rp 98,5 Miliar dibandingkan tahun lalu.
“Peningkatan ini sebagai salah satu upaya nyata pemerintah daerah menjadi daerah mandiri dengan terus melakukan inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Saleh.
Untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kata Saleh, Pemkab Luwu akan melakukan update berbagai sumber potensi pendapatan daerah yang dimiliki. Tahun ini Pemkab Luwu merencanakan PAD sebesar Rp 228 Miliar.
“Dengan adanya sumber pendapatan baru opsen pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat terus meningkat sejalan dengan ketaatan kita dalam membayar pajak kendaraan,” jelas Pj Bupati Luwu.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp 6,4 Miliar lebih disebabkan adanya proyeksi penambahan belanja pegawai PPPK yang tengah proses seleksi.
“Untuk pembiayaan daerah, pada tahun 2025 ini direncanakan sebesar 21,3 MIliar, turun sebesar Rp 2,06 Miliar lebih dari tahun sebelumnya,” tambah Saleh.
Selanjutnya setelah disetujui bersama, rancangan APBD Pokok 2025 ini akan dilakukan asistensi evaluasi ke Gubernur Sulsel, hasil evaluasi itu akan disempurnakan kembali tim anggaran Pemda kemudian dijadikan Peraturan Daerah (Perda) APBD bersama DPRD Luwu. (Jayanto)
