Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu telah menyepakati rancangan APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp 1,6 Triliun. Kesepakatan itu diputuskan melalui rapat paripurna DPRD Luwu pada Senin, 25 November 2024.
Akbar Sunali anggota Tim Badan Anggaran DPRD Luwu mengatakan bahwa rancangan APBD Pokok Luwu tahun 2025 banyak mengalami perubahan setelah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pada bulan Agustus 2024 lalu.
“Mulai pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah mengalami perubahan karena adanya undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Akbar saat membacakan laporan hasil pembahasan RAPBD Pokok 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu.
Ia melaporkan bahwa, belanja pegawai Pemkab Luwu dalam rancangan APBD Pokok tahun 2025 mencapai Rp 743 Miliar lebih. Kepala Bidang Anggaran Dinas Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu Sarto mengungkapkan, belanja pegawai Pemkab Luwu sebesar Rp 743 Miliar lebih itu setara dengan 35 persen dari APBD Pokok 2025.
Padahal, Mandatory Spending dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2022 belanja pegawai dalam APBD maksimal 30 persen. Akan tetapi Pemkab Luwu menganggarkan di atas 30 persen bahkan hingga 35 persen dan diperkirakan melebihi 35 persen.
Sarto menambahkan bahwa belanja pegawai Pemkab Luwu akan naik seiring dengan bertambahnya PPPK hingga ratusan orang. “Tahun ini kita sudah angkat PPPK dan tahun depan ada lagi, belanja pegawai pasti naik,” ujarnya.
Pihaknya menyadari bahwa idealnya belanja pegawai dalam APBD sebesar 30 persen. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan sebab tidak mungkin mengurangi gaji pegawai.
“Di satu sisi kita ingin 30 persen, tetapi kita tidak mungkin kurangi gaji pegawai dan lagian pemerintah juga masih membuka peluang untuk penerimaan pegawai,” tandas Sarto.
Penjabat Bupati Luwu mengatakan bahwa belanja daerah akan naik dengan adanya proyeksi penambahan belanja pegawai baik yang sudah diangkat tahun ini dan tahun depan.
Diketahui, tahun depan, Pemkab Luwu kembali mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK hingga 900 orang lebih yang saat ini tengah proses seleksi sedangkan tahun ini, 87 orang telah resmi menyandang status PPPK.
Sekedar diketahui, Mandatory spending merupakan kewenangan pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerah namun tetap diatur dalam undang-undang salah satunya belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Jika pemerintah daerah telah melebihi 30 persen belanja pegawai dari total APBD maka Pemda diberikan waktu menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun sejak undang-undang nomor 1 tahun 2022 disahkan. Jika tetap di atas 30 persen maka berdampak pada pengurangan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu dana transfer pusat ke daerah seperti DAU akan terhambat serta mengganggu alokasi belanja lainnya. (Jayanto)
