Kabardedikan.com, Luwu –Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengesahkan pemotongan Dana Transfer ke daerah melalui PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah.
Kebijakan tersebut berdampak pada semua daerah, termasuk Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu sendiri menerima Dana Transfer Pusat yang cukup besar, mencapai Rp 1,29 triliun. Dengan keluarnya aturan ini, dana transfer untuk Luwu terpotong hingga 8 persen.
“Sesuai PMK Nomor 29 tentang penyesuaian rincian alokasi dana transfer ke daerah, untuk Kabupaten Luwu jumlah dana yang disesuaikan yaitu Rp 97,4 miliar,” kata Sarto, Kepala Bidang Anggaran BKAD Luwu, saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Februari 2025.
Dia menjelaskan bahwa dana yang terpotong itu bersumber dari DAU SG dan DAK jalan/irigasi dari Dinas PUPR. “Semua kegiatan yang bersumber dari dana itu otomatis dihilangkan. Tetapi akan dibahas kembali karena pemotongan ini langsung dari pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Luwu, Moch Arsal Arsyad, mengatakan bahwa Pemerintah Luwu melalui BKAD dan Bappeda akan mengadakan rapat dengan Kemendagri serta Kemenkeu terkait kebijakan ini.
“Insyaallah setelah itu, minggu depan akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah. Nanti setelah pembahasan baru kita jelaskan lebih lanjut,” kata dia.
Terpisah, Kadis PUPR Luwu, Ikhsan Asaad mengakui bahwa lembaganya terkena dampak dari kebijakan ini. “Kalau mengikuti besaran DAK Infrastruktur dan DAU SG, memang seperti itu,” kata dia.
Dirinya mengatakan bahwa masih menunggu hasil keputusan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai kelanjutan program yang sebelumnya telah dibahas. Namun, menurutnya, kegiatan yang bersumber dari DAU SG dan DAK kemungkinan besar akan terpending tahun ini.
Peraturan tentang efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden meminta agar dilakukan efisiensi anggaran dengan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan focus group discussion, serta mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Sementara itu, sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah, setidaknya ada enam sumber anggaran yang terkena pemangkasan, yaitu: Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. (Jayanto)
