Kabardedikan.com, Luwu – Aliansi Masyarakat Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Luwu pada Rabu, 5 Februari 2025. Masyarakat aksi kecewa lantaran tidak ada satupun anggota DPRD menemui mereka.
Dalam aksi itu, masyarakat bergantian menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor yang disebut wakil rakyat. Massa aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan mosi tidak percaya Pemerintah Desa (Lampuara).
Tidak ada riak atau aksi bakar ban dalam demo itu, hanya menampilkan tiga warga bercat putih dengan tangan terikat besi bersimbol tiga warga yang kini tengah dilaporkan ke pihak Kepolisian lantaran dituduh sebagai provokasi penyegelan Kantor Desa.
Rizal, warga Desa Lampuara dalam orasinya menyayangkan anggota DPRD Luwu tidak menemui mereka, padahal kedatangan mereka di gedung itu untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai warga.
“Kami datang ke sini, karena kalian (anggota DPRD) sebagai wakil suara kami, penyambung lidah kami di pemerintahan, tapi sayang wakil kita tidak ada di tempat,” kata Rizal kepada masyarakat aksi.
Dia menyesalkan jika anggota DPRD acuh dan enggan mendengar aspirasi masyarakat, sebab kata Rizal, Anggota DPRD seharusnya menjadi orang yang paling peduli terhadap masalah yang dihadapi warga di desa.
“Bukankah anggota DPRD adalah perwakilan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi kita seolah bukan rakyat. Anggota DPRD seolah tidak mendengar jerit suara kita. Tidak pernah hadir di desa kita untuk mendengarkan keluh warga, padahal aspirasi kita sudah viral di media sosial ,” ujar Rizal dalam orasinya.
Dalam aksi itu, Aliansi Masyarakat Desa Lampuara menuntut adanya transparansi penggunaan dana desa, transparasi struktur desa yang diduga sarat dengan nepotisme. Aliansi juga meminta kepada APH untuk melakukan audit kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran. Maka kami selaku Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat dengan tegas meminta Kepala Desa Lampuara, Sekdes, dan Bendahara agar dipecat dari jabatannya dan sekaligus dilakukan evaluasi terhadap semua aparat desa,” bunyi selebaran tuntutan aliansi.
Sementara itu, informasi yang dihimpun media, anggota DPRD Luwu tengah melakukan kunjungan kerja di Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi yang tengah masuk di Kementerian. Selain itu, beberapa juga anggota DPRD Luwu mengikuti Bimtek Partai. (Jayanto)
