Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Pusat telah menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 14/2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten Luwu belum melakukan sosialisasi kepada petani terkait mekanisme agar mereka benar-benar dapat menikmati harga tersebut. Apa lagi petani sangat bergantung pada pihak ketiga yang disebut pengurus gabah atau tengkulak, sehingga sulit bisa menikmati kenaikan harga gabah.
Rizal, seorang petani di Kecamatan Ponrang Selatan, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat ini. Tetapi ia menyampaikan agar pemerintah daerah harus memastikan harga tersebut benar-benar diterima oleh petani.
“Selama ini petani banyak berurusan dengan pengurus gabah. Mungkin saja kami terima Rp 6.500, tetapi ada potongan lagi. Mulai dari pencatat timbangan, buruh angkut, sopir truk, hingga pemeriksa gabah, semua dapat bagian dari harga gabah itu,” kata Rizal.
Ia pesimis jika pemerintah daerah tidak turun langsung untuk menata harga gabah di tingkat petani. “Seharusnya kebijakan ini tidak hanya sekadar keputusan di pusat, tetapi juga diikuti dengan peran aktif pemerintah daerah. Kalau perlu, buat Perda yang mengatur harga gabah petani agar kebijakan pusat ini berjalan efektif,” tambahnya.
Menurutnya, tanpa aturan daerah yang jelas, kebijakan ini sulit diterapkan di lapangan. Ia juga mempertanyakan ke mana petani harus melapor jika terjadi permainan harga di tingkat bawah.
“Yang terjadi nanti hanya spekulasi di lapangan. Pemda sendiri tidak punya kebijakan untuk mengatur tata kelola harga gabah petani. Jika ada permainan harga, kami bisa apa?” ujarnya.
Sementara itu, Islamuddin, Kepala Bidang Pertanaman dan Pangan Dinas Pertanian Luwu, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat ini. Menurutnya, kenaikan harga gabah akan meningkatkan produktivitas dan produksi padi petani.
“Kami dari Dinas Pertanian selalu mendorong petani untuk menjaga kualitas padinya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp 6.500 berlaku dengan syarat kadar air maksimum 25% dan kadar kotoran tidak lebih dari 10%. Syarat ini sebelumnya tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan No. 2/2025, tetapi kini telah direvisi melalui Keputusan No. 14/2025, yang menyederhanakan aturan dengan hanya menetapkan satu harga GKP sebesar Rp 6.500 tanpa ketentuan tambahan. (Jayanto)
