Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu belum menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 ihwal harga gabah sebesar Rp 6.500. Padahal, peraturan itu sudah berlaku sejak 24 Januari 2025. Bahkan hingga saat ini belum ada sosialisasi ke petani tentang apa dan bagaimana regulasi tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Andi Makkawaru menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menentukan langkah yang akan diambil Pemda Luwu karena masih menunggu arahan Bupati terpilih.
“Kita tunggu dulu Bupati terpilih dilantik, setelah itu nanti kita tahu seperti apa kebijakannya. Tetapi yang mengatur harga gabah petani itu adalah Bulog,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Februari 2025.
Meski demikian, dia mengatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam regulasi ini hanya sebatas pengawasan di lapangan, termasuk menindaklanjuti gabah petani yang tidak dibeli oleh pedagang atau Bulog sesuai ketentuan.
“Yang jelas, harga dari pemerintah seperti jagung Rp 5.500, gabah Rp 6.500. Ketika ada pedagang membeli di bawah harga itu, maka di situ peran pemerintah untuk hadir agar Bulog bisa membeli sesuai harga yang ditetapkan,” katanya.
Kadis Ketahanan Pangan Luwu menambahkan bahwa saat ini petani tengah memasuki musim tanam, sehingga pihaknya belum mengetahui bagaimana situasi ke depan terhadap pelaksanaan regulasi ini.
“Nanti kalau ada kasus, baru kita bisa mengambil langkah apa yang akan dilakukan. Yang bisa saya sampaikan, harga Rp 6.500 itu harga terendah. Jika ada yang membeli di bawah itu, maka pemerintah dan Bulog hadir agar gabah petani dibeli sesuai ketentuan,” jelasnya.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa petani tidak bisa serta-merta menjual gabah mereka ke Bulog jika belum ada persetujuan sebelumnya. “Petani atau pedagang tidak bisa masukkan (jual) gabahnya ke Bulog jika belum ada kontrak,” tandas Makkawaru.
Terpisah, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Ponrang Selatan, Hasri, menjelaskan bahwa penyuluh pertanian nantinya akan mengisi laporan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah saat panen di masing-masing desa.”Laporan itu nanti masuk ke pusat penyuluhan di Kementerian,” kata dia.
Hanya saja, jelas Hasri, jika mengacu pada regulasi dari Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025, harga gabah ditentukan sesuai rafaksi, yakni Rp 6.500 untuk kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Sekadar informasi, Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2025 kini telah direvisi melalui Keputusan Nomor 14 Tahun 2025, yang menyederhanakan aturan dengan hanya menetapkan satu harga GKP sebesar Rp 6.500 tanpa ketentuan tambahan. Namun, hingga kini Pemda Luwu belum melakukan sosialisasi ke petani, sehingga menimbulkan spekulasi terhadap kebijakan tersebut. (Jayanto)
