Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram melalui Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat petani dalam menggarap lahannya untuk mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Bulog Cabang Palopo, Adi Yanuar mengatakan bahwa pihaknya akan membeli gabah petani sesuai regulasi tersebut tanpa ada penyesuaian atau rafaksi.
“Sesuai keputusan Kepala Bapanas, Bulog membeli GKP di tingkat petani Rp 6.500 tanpa rafaksi. Sedangkan untuk beras, sesuai spesifikasi yang ditetapkan, yaitu Derajat Sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan menir maksimal 2%, harganya ditetapkan Rp 12.000 per kilogram,” jelasnya, Jumat, 21 Februari 2025.
Adi menegaskan bahwa Bulog akan turun langsung membeli gabah petani, terutama jika ditemukan harga GKP di bawah Rp 6.500. “Kami akan langsung membeli dari petani jika ada harga GKP yang berada di bawah ketentuan,” tandasnya.
Sebelumnya, salah satu petani di Kecamatan Ponrang Selatan, Rizal, mengaku pesimis bahwa gabahnya akan benar-benar dibeli seharga Rp 6.500 sesuai regulasi Kepala Bapanas. Apalagi selama ini banyak praktik pemotongan harga yang merugikan petani saat musim panen.
“Mungkin saja kami menerima Rp 6.500, tetapi masih ada potongan untuk pencatat timbangan, buruh angkut, sopir truk, hingga pemeriksa gabah. Semua pihak mengambil bagian dari harga gabah itu,” keluhnya.
Ia menilai kebijakan ini seharusnya tidak hanya diputuskan di tingkat pusat, tetapi juga harus diikuti dengan peran aktif pemerintah daerah. “Kalau perlu, buat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur harga gabah petani agar kebijakan ini bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Menurutnya, tanpa regulasi daerah yang jelas, kebijakan ini sulit diterapkan di lapangan. Ia juga mempertanyakan kepada siapa petani harus melapor jika terjadi permainan harga di tingkat bawah.
“Yang terjadi nanti hanya spekulasi di lapangan. Pemda sendiri tidak punya kebijakan yang jelas untuk mengatur tata kelola harga gabah petani. Jika ada permainan harga, kami bisa apa?” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Andi Makkawaru, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menentukan langkah yang akan diambil Pemda Luwu karena masih menunggu arahan Bupati terpilih.
“Kita tunggu dulu Bupati terpilih dilantik, setelah itu nanti kita tahu seperti apa kebijakannya. Tetapi yang mengatur harga gabah petani itu adalah Bulog,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Februari 2025.
Meski demikian, dia mengatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam regulasi ini hanya sebatas pengawasan di lapangan, termasuk menindaklanjuti gabah petani yang tidak dibeli oleh pedagang atau Bulog sesuai ketentuan.
“Yang jelas, harga dari pemerintah seperti jagung Rp 5.500, gabah Rp 6.500. Ketika ada pedagang membeli di bawah harga itu, maka di situ peran pemerintah untuk hadir agar Bulog bisa membeli sesuai harga yang ditetapkan,” pungkasnya. (Jayanto)
