Kabardedikan.com, Luwu – Belanja mobil dinas atau Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten Luwu menui sorotan DPRD Luwu, sebab pengadaan itu diduga tidak pernah di setujui DPRD saat pembahasan APBD Pokok 2025 tahun lalu.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Luwu Moch Arsal mengatakan bahwa belanja itu memang tidak pernah dibahas secara mendalam saat pembahasaan APBD Pokok 2025.
Dirinya mengatakan bahwa belanja mobil tersebut tidak masuk dalam belanja modal. Randis itu kata dia, dalam bentuk sewa sehingga tidak menjadi aset daerah.
“Sama seperti listrik, ATK, tidak dibahas dalam pembahasaan APBD karena tidak masuk dalam belanja modal. Yang di bahas bersama DPRD itu belanja modal,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin 24 Februari 2025.
Ia menambahkan, bahwa belanja mobil dinas bagi beberapa SKPD itu sudah semestinya, sebab kata dia beberapa randis sudah tidak layak pakai, terlebih randis Dinas saat ini telah memasuki usia lima tahun.
Sekedar diketahui, Pemda Luwu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk belanja 13 unit mobil dinas dalam bentuk sewa. 11 unit diperuntukkan beberapa dinas di lingkungan Pemkab Luwu, sementara 2 unit lainnya untuk operasional di tingkat kecamatan.
Kontrak sewa kendaraan tersebut melekat pada anggaran masing-masing Dinas dan berlaku selama satu tahun. Informasi yang dihimpun, setiap Dinas menganggarkan sewa Randis itu sebesar Rp 100 juta lebih
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Luwu Zulfkili yang juga salah anggota dewan yang ikut membahas APBD Pokok 2025 mengatakan, akan menindaklanjuti belanja randis tersebut lantaran belanja itu diluar persetujuan DPRD.
“Nanti kita telusuri, rencananya memang kita ingin memanggil TAPD untuk dibahas di Banggar, mempertanyakan adanya pengadaan kendaraan di luar hasil kesepakatan APBD 2025,” pungkas Politisi Golkar ini. (Jayanto)
