Kabardedikan.com, Luwu – Bupati Luwu Patahudding meminta Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan dan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Luwu.
Hal tersebut ia sampaikan setelah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah serta Sertifikasi Halal Produk Lokal bersama Mendagri, Tito Karnavian melalui zoom meeting, Selasa, 4 Maret 2025 di ruang kerjanya.
“Semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, termasuk rumah potong hewan dan PDAM,” kata Patahudding.
Ia juga mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan melakukan sidak di beberapa pasar untuk memantau harga bahan pokok khususnya pada bulan suci ramadhan ini.
Dalam rakor tersebut, Mendagri membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan cara melakukan sertifikasi halal pada setiap produk lokal. Kata dia, Indonesia merupakan negara konsumen makanan halal Ke-1 di dunia.
“Sehingga sertifikasi halal merupakan upaya Indonesia dalam menembus kompetitif pasar internasional. Produk dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, mengingat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia,” kata Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala BPS Nasional Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan terkait tren tingkat inflasi Nasional, dimana perkembangan inflasi nasional per februari 2025 berada pada angka -0,48 persen.
“Saat ini kita mengalami deflasi -0,48 persen. Hal ini disebabkan salah satunya karena kebijakan pemerintah dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo yakni tarif diskon listrik sebesar 50 persen bulan Januari dan Februari 2025”, jelas Amalia.
Tarif diskon listrik berpengaruh pada deflasi karena sangat membantu masyarakat. Terjadi deflasi karena adanya penurunan Indek Harga Konsumen (IHK).
Selain tarif diskon listrik, terjadinya deflasi disebabkan produksi cabai merah dan cabai rawit pada bulan februari 2025 disejumlah daerah mengalami peningkatan produksi. Harga jagung ditingkat peternak juga mengalami penurunan, adanya penyesuaian tarif PDAM dan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada bulan februari 2025.
Dalam Rakor itu, Bupati Pata didampingi Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevhy Bijak Pawindu, Sekda Luwu Sulaiman, unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD. (*)
