Masyarakat Luwu Tunggu Realisasi Layanan Kesehatan Berbasis KTP

Pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Kabardedikan.com, Luwu – Masyarakat Kabupaten Luwu menunggu realisasi program Bupati dan Wakil Bupati Patahudding – Dhevy Bijak Pawindu terkait layanan kesehatan berbasis KTP. Janji ini menjadi harapan masyarakat ditengah kebijakan pemangkasan anggaran.

Wakil Bupati Luwu Dhevy Bijak Pawindu kembali menegaskan janji itu dalam rapat paripurna DPRD Luwu, agenda pemaparan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Ia menyatakan bahwa seluruh masyarakat Luwu akan menikmati layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Luwu, Moch Arsal, mengungkapkan bahwa Pemkab Luwu tengah mempersiapkan langkah untuk merealisasikan program tersebut.

  Dinas Pendidikan Luwu Gelar Pelatihan Gerakan Sekolah Sehat

“Sementara kita persiapkan. Pemerintah Kabupaten mau konsolidasi dulu dengan pihak BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana program ini nanti berjalan. Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan Luwu, dr. Rosnawary tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai program layanan kesehatan berbasis KTP ini.

Sementara itu, Direktur RSUD Batara Guru, dr. Daud Mustakim, menyatakan bahwa layanan kesehatan berbasis KTP sebenarnya sudah berjalan di rumah sakit pemerintah sejak tahun lalu.

“Dari tahun kemarin sudah berjalan. Pasien yang datang ke rumah sakit cukup menunjukkan KTP atau KK. Dari sistem, nanti terlihat badan mana yang menanggung jaminan kesehatannya, seperti BPJS Kesehatan misalnya,” ujar Direktur RS Batara Guru.

  Harga Beras Naik, Pemda Luwu Andalkan Beras SPHP

Ia mengatakan sejak tahun lalu Pemerintah sudah menganggarkan kesehatan gratis namun anggaran tersebut tidak mengcover seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Sehingga kata dia, sejumlah kartu BPJS warga tidak aktif.

“Sebenarnya tidak gratis. Biayanya tetap dibayarkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang ditunjuk. Karena di RS tidak memiliki anggaran operasional untuk pelayanan pasien,” jelasnya.

Informasi yang diterima Kabardedikan, Pemkab Luwu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar lebih untuk mendukung layanan kesehatan berbasis KTP ini. Sehingga masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan tanpa ada kendala BPJS tidak aktif lagi. Warga Luwu berharap program ini bisa secepatnya diakses secara menyeluruh. (Jayanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

deposit 10 bonus 10

garansi kekalahan 100

slot vietnam

depo 50 bonus 50

https://parfumschristianblanc.com/

https://www.barplate.com/wp-includes/js/qris/

https://hotmusic507.org/