Kabardedikan.com, Luwu – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Luwu kerap menjadi sorotan lantaran blangko KTP sering kosong. Tidak sedikit masyarakat kecewa ketika tengah mengurus KTP, ternyata blangko KTP tidak tersedia.
Kabar baiknya, lembaga yang dipimpin Andi Darmawangsa ini telah menganggarkan pengadaan blangko KTP. Tanggung jawab pengadaan blangko selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya, Disdukcapil Luwu hanya bergantung hibah blangko dari pusat.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa tanggung jawab penyedia blangko itu ada di pusat. Kita biasa ke sana menjemput blangko itu jika ada informasi ketersediaan blangko,” ujar Kepala Disdukcapil Luwu, Andi Darmawangsa saat dikonfirmasi di ruangnya, Kamis, 14 Maret 2025.
Ia mengatakan, kebutuhan blangko KTP di dinasnya sangat kurang. Dalam catatannya, Disdukcapil Luwu setidaknya membutuhkan 100 keping blangko untuk melayani permintaan masyarakat dalam sehari.
“Bahkan hitungan 100 keping dalam sehari itu masih kurang atau itu hitungan paling rendah. Jadi dalam satu bulan 20 hari kerja, kita butuh 2 ribu keping blangko. Sedangkan dalam setahun paling kurang 24 ribu,” jelas Darmawangsa. Disdukcapil Luwu kata dia, membutuhkan lebih 30 ribu keping blangko.
“Sedangkan yang kita terima dari pusat dalam setahun hanya 12 ribu hingga 15 ribu keping blangko. Tentu ini tidak mencukupi untuk melayani masyarakat kita,” jelasnya.
Darmawangsa mengungakapkan, untuk mengantisipasi kekurangan blangko dan sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Patahudding-Dhevy. Tahun 2025, Disdukcapil Luwu menganggarkan pengadaan blangko KTP.
“Tahun ini kita anggarkan 18 ribu keping blangko untuk mencetak blangko KTP di Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil. Itu di luar dari hibah yang kita terima. Sehingga target 30 ribu – 40 ribu keping blangko kita bisa capai,” kata dia.
Akan tetapi, jika melihat kondisi keuangan, ke depan target untuk mencapai 30 hingga 40 ribu keping blangko untuk melayani masyarakat bukan hal mudah. Sebab saat ini, keuangan Pemda Luwu juga terdampak pemangkasan anggaran.
Merujuk Surat Edaran (SE) penyesuaian APBD 2025 Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, perjalanan dinas terpangkas hingga 50 persen. Sedangkan Disdukcapil Luwu perlu perjalanan dinas untuk menjemput hibah blangko di pusat.
“Biasanya, kami dalam setahun untuk mengambil blangko di pusat delapan kali. Setiap pengambilan itu kadang hanya mendapatkan 500 hingga seribu keping, bahkan tidak dapat sama sekali,” jelas dia.
Meski demikian, Darmawangsa menilai, kebijakan pemangkasan anggaran salah satu tujuannya adalah untuk melayani publik,” Sedangkan Disdukcapil Luwu adalah lembaga pelayanan publik. Nanti kita lihat, semoga tidak ada pemangkasan”.
Sementara itu Tim Anggaran Pemerintaah Daerah (TAPD) Luwu belum melakukan evaluasi penyesuaian APBD 2025 sebagaimana perintah SE Mendagri. Informasi yang diterima Kabardedikan, Disdukcapil Luwu setidaknya menganggarkan 200 juta lebih untuk pengadaan blangko tersebut. (Jayanto)
