Kabardedikan.com, Luwu – Bupati Luwu, Patahudding, menggelar pertemuan dengan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Luwu di rumah jabatannya di Belopa, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam pertemuan yang berbentuk Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut, ia mengingatkan agar Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Patahudding mengungkapkan bahwa sejak dilantik, ini adalah pertemuan perdananya dengan seluruh Kepala Desa. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar program kerja desa selaras dengan program Pemerintah Daerah.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun di awal masa jabatannya menghadapi kendala anggaran akibat efisiensi, ia tetap berupaya merealisasikan program-program kerja.
“Kita upayakan program-program bisa terealisasi dengan baik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Patahudding juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Pemda Luwu akan meluncurkan layanan E-KTP berbasis kecamatan. Ia menambahkan bahwa pelayanan KTP dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas) akan semakin ditingkatkan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik di Walenrang.
Selain itu, Bupati Luwu menegaskan agar selama masa kepemimpinannya, tidak ada Kepala Desa yang tersangkut kasus hukum, terutama dalam pengelolaan anggaran desa.
“Ingat, hati-hati! Jaga diri. Saya tidak mau di masa pemerintahan saya ada Kepala Desa yang bermasalah, terutama terkait bantuan masyarakat miskin,” tegasnya.
Patahudding juga menekankan pentingnya kebersihan lingkungan. Ia meminta para pemimpin desa untuk memperhatikan kebersihan wilayahnya dan menginstruksikan bahwa setiap desa wajib memiliki program pengelolaan sampah masyarakat.
“Saya tidak akan memberikan bantuan ke desa jika lingkungannya tidak bersih. Bukan hanya desa, tetapi kecamatan juga harus bersih,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kasmaruddin, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
“Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa pada tahun sebelumnya, serta menyinkronkan perencanaan pembangunan desa tahun 2025,” ujar Kasmaruddin. (*)
