Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Luwu. Opini WTP yang diterima Pemkab Luwu ini adalah yang ke 10 kalinya sejak tahun 2015.
Penghargaan diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu dan diterima Bupati Luwu Patahudding, didampingi Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel di Makassar, Selasa, 27 Mei 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih semoga segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan. Kami akan lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun berikutnya,” ungkap Patahudding
Patahudding menambahkan, Pemkab Luwu patut bersyukur menerima WTP ke-10 kalinya. Penghargaan ini menandakan adanya upaya pelayanan publik yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi pengelolaan keuangan daerah
“Raihan opini WTP LHP-LKPD TA 2024 ini patut kita syukuri. Ini menandakan adanya sinergitas yang baik antara pihak eksekutif dan lembaga legislatif yang memiliki fungsi budgeting,” jelas Patahudding.
Meski demikian, yang paling penting dalam raihan WTP ke-10 kata Patahudding, adanya kerja keras jajaran BKAD Kabupaten Luwu dibawah bimbingan Sekda Luwu, sehingga perhargaan ini patut dipertahankan di masa yang akan datang.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan, opini WTP yang diberikan kepada Pemda Luwu atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah bukan hanya sebatas penghargaan yang sifatnya simbolis, akan tetapi cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.
“Ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian opini WTP. Pertama, konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan. Ketiga, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD. Keempat yakni efektivitas sistem pengendalian intern,” jelasnya.
Winner Franky menambahkan BPKP melakukan serangkaian pemeriksaan keuangan Pemerintah daerah, mulai dari pemeriksaan intern hingga pemeriksaan terinci, guna memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk menganalisis seluruh aspek laporan keuangan, termasuk kelemahan sistem dan rekomendasi perbaikan. Seluruh temuan kami telah dikomunikasikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Jadi saat laporan akhir disampaikan, seharusnya tidak ada lagi keberatan atau informasi yang terlewat,” tegas Winner.
Winner juga mengingatkan, tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, yang wajib memastikan sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku.
“BPKP bukan hanya memberikan opini, tetapi juga menilai sistem tata kelola dan memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” tambahnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024, dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*)
